Presiden RI Berikutnya Harus Paham Geopolitik untuk Menjaga Perdamaian Dunia

Ilustrasi Pemilu.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

VIVA Politik – Berbagai kriteria Presiden RI berikutnya setelah Presiden Joko Widodo, bermunculan. Salah satu kriteria yang harus dimiliki Presiden RI 2024-2027, disebut adalah memahami geopolitik.

Ganjar Tak Masalah Ketum PPP Hadir Silaturahmi dengan Kubu 02

Ketua Relawan Pendekar Indonesia Hendrawan Saragi menyebutkan untuk kepemimpinan periode 2024-2029 dibutuhkan calon presiden yang memahami geopolitik.

"Giliran semua pihak untuk memindai calon presiden 2024-2029 yang akan memikul tanggung jawab kepemimpinan geopolitik untuk menjaga perdamaian dunia, untuk menyelamatkan peradaban, dan melayani umat manusia," kata Hendrawan Saragi dalam keterangannya diterima di Jakarta Senin, dikutip dari Antara.  

Megawati Kirim Surat Amicus Curiae kepada MK, Ganjar Sebut Terilhami Sosok Kartini

Dia mengatakan negara-negara di dunia termasuk Indonesia tentu memiliki tantangan yang dihadapkan dengan perubahan drastis dalam lanskap internasional, terutama upaya eksternal untuk memeras dan memberikan tekanan.  

"Karena itu mesti menjaga keseimbangan kekuatan pertahanan melawan kekuatan jahat di mana-mana, di Eropa dan Asia dan Afrika, di Atlantik dan Pasifik, baik di darat, udara dan laut," kata dia.

Gibran Ingin Bertemu Semua Lawan Politiknya, Ganjar Bilang Selalu "Open House"

Karena itu lah, kata Hendrawan Saragi dibutuhkan calon presiden yang paham akan geopolitik. Dia mengajak untuk kembali mengulang masa kejayaan pendiri bangsa Presiden Soekarno yang memiliki rasa cinta kebebasan politik.

"Kiranya ada pemimpin yang muncul dengan ketegasannya, kecerdasannya, sehingga pantas memperjuangkannya," kata dia.

Soekarno dan yang lainnya yang memimpin kelahiran Negara Indonesia kata dia bisa disebut sosok yang non-intervensi, memberikan alternatif dalam dalam 'to build the world a new" (membangun dunia yang baru).

"Ini adalah sebuah peradaban yang khas dan potensi warisan pendiri negara kita. Dalam praktiknya, kata-kata itu berarti tidak ada campur tangan dalam kontroversi dan perang dan penolakan terhadap intrusi kekuatan, sistem, dan ambisi negara mana saja," ujarnya.  (Ant)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya