Politisi PKS Larang Penerima BLT BBM Dipakai Beli Rokok dan Kuota Tiktok
- Dok. PKS
VIVA Politik – Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf, meninjau langsung proses penyaluran sejumlah bantuan sosial di antaranya Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM bersubsidi tahap II, PKH, Sembako, dan ATENSI di Dapil Jawa Tengah 1. Yakni meliputi Kota/Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, dan Kota Salatiga.
Dia menjelaskan, pengawasan langsung oleh Komisi VIII DPR tersebut, untuk memastikan distribusi bantuan tepat sasaran kepada penerima manfaat.
Untuk diketahui, penyaluran bansos serentak ini merupakan program aspirasi Bukhori untuk Dapil Jawa Tengah 1 yang berhasil direalisasikan setelah melalui advokasi ke Kementerian Sosial RI.
“Kehadiran kami (Komisi VIII DPR) di tengah masyarakat guna memastikan para penerima manfaat terpenuhi haknya sesuai besaran yang semestinya diterima dan memastikan tidak ada intimidasi dari pihak manapun,” kata Bukhori dalam keterangan tertulisnya diterima wartawan, Senin, 28 November 2022.
Dia menjelaskan, Komisi VIII DPR memperjuangkan agar program PKH dan Sembako tetap berjalan kendati terjadi kenaikan harga BBM. Dia menambahkan, pihaknya membuka ruang pengaduan jika ada penerima manfaat yang merasa dicurangi oleh pihak tertentu.
“Kami sudah membagikan kartu nama kami, silakan jangan ragu untuk melapor. Bisa lampirkan bukti pendukung seperti foto agar bisa kita tindaklanjuti dengan serius,” ujar politisi PKS Itu.
Anggota Komisi Sosial DPR ini berharap, para penerima manfaat bansos menggunakan dana/bantuan stimulus tersebut dengan bijaksana, cermat, dan tepat guna. Bukhori menekankan agar dana yang diperoleh dimanfaatkan untuk belanja makanan sehat serta untuk menunjang kepentingan pendidikan.
"Tidak boleh digunakan untuk membeli rokok, membeli data untuk tiktok-an, tetapi kalau untuk memasarkan dagangannya dengan tiktok, nah itu jauh lebih bagus. Ibu juga bebas belanja di mana saja, bisa ke Pasar Johar atau melariskan jualan tetangganya. Jadi tidak ada paksaan harus belanja ke toko tertentu atau ke orang tertentu," kata Bukhori.
Lebih lanjut, Bukhori menilai agenda penyaluran bantuan terkait BLT BBM Subsidi tahap II dan Progam PKH di dapilnya berjalan lancar tanpa kendala yang signifikan. Kendati demikian, Bukhori menganggap bantuan tersebut sifatnya jangka pendek, yakni hanya sebagai bantalan recovery masalah ekonomi.
Untuk itu, para penerima manfaat perlu diberikan bekal keterampilan agar bisa bertahan di tengah persaingan hidup yang semakin keras seperti saat ini.
"Kami mengapresiasi PT Pos selaku pihak penyalur bersama teman-teman pendamping yang telah gesit menyalurkannya. Penerima PKH, penerima BLT yang biasanya beririsan antara satu dengan yang lain masih relevan dan harus tetap diperjuangkan untuk mendapatkan haknya dalam rangka memberdayakan mereka," imbuhnya.
Gara-gara Korupsi Beras Miskin, Kantor Desa di Lombok Disegel Warga
Kantor Desa Barabali, Kecamatan Batukliang, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, disegel oleh ratusan warga buntut kasus dugaan korupsi beras miskin dari pemerintah pusat.
