- Istimewa
VIVA Politik - Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) resmi membeli beras impor untuk memenuhi pasokan cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog). Kebijakan ini menuai sorotan termasuk dari elite politik.
Menanggapi itu, Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mendorong Kementerian Pertanian (Kementan), Kemendag, dan Perum Bulog melakukan evaluasi terhadap kebijakan impor beras pada akhir 2022 ini.
"Evaluasi ini penting dilakukan untuk memastikan kebijakan impor beras tidak berdampak pada anjloknya harga gabah hingga beras saat panen nanti," kata Cak Imin, Rabu, 30 November 2022.
ilustrasi petani beras
- ANTARA FOTO/Yusran Uccang
Dia juga mendorong Kementan agar tetap memaksimalkan penyerapan gabah petani dengan harga yang bisa menyejahterakan petani. Kemudian, bisa meninjau ulang harga pembelian pemerintah (HPP) terhadap gabah dan beras. Menurutnya, hal itu sudah tak relevan dengan biaya produksi yang tinggi.
"Selama ini banyak petani yang kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi. Bisa dibayangkan betapa merananya ketika hasil panen tidak bisa dijual dengan harga yang menyejahterakan karena adanya impor beras," ujar Ketua Umum DPP PKB tersebut.
Lebih lanjut, dia mengatakan, pemerintah juga mesti bisa pastikan pendistribusian beras impor tersebut agar benar-benar hanya ke wilayah yang membutuhkan dan kekurangan pasokan beras. Maka itu, perlu dilakukan pemetaan wilayah yang saat ini kekurangan pasokan beras.
Dengan begitu, kata dia, target impor beras justru tepat sasaran dan bisa membantu petani dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan beras masyarakat. Bukan justru sebaliknya atau merugikan petani.
Stok beras di Gudang Bulog Semarang.
- Teguh Joko Sutrisno/ tvOne.
Lebih lanjut, Cak Imin juga mendorong Kementan, Kemendag, dan Perum Bulog beri penjelasan kepada petani terkait urgensi impor beras. Kemudian, memastikan petani tak mengalami kerugian atau dampak negatif akibat impor beras tersebut.
"Kementan, Kemendag, dan Perum Bulog harus memastikan tetap mengoptimalkan dan mengutamakan pasokan beras dari dalam negeri seiring dengan dilakukannya impor beras," jelas eks Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tersebut.
Dia juga berharap pemerintah bisa meningkatkan produksi dan kapasitas beras dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan beras masyarakat.
“Kementan berkoordinasi dengan Perum Bulog menyusun rencana dan strategi jangka panjang untuk dapat mengurangi ketergantungan pangan impor, khususnya beras," ujarnya.
Lebih lanjut, dia mengatakan, perlu cara agar tak bergantung pada impor. Hal itu bisa dilakukan melalui perluasan kapasitas lahan tanam padi, peningkatan edukasi petani dalam strategi menanam padi, peningkatan kualitas bibit padi dan pupuk.
Selain itu, kata dia, dengan memastikan ketersediaan CBP mencukupi, maupun mempersiapkan rencana-rencana menghadapi musim kering.
“Sehingga kebutuhan beras dalam negeri dapat terpenuhi dan terwujudnya swasembada pangan serta penguatan ketahanan pangan,” tuturnya.
