- Instagram @kamharlakumani
VIVA Politik – Partai Demokrat meminta Presiden Joko Widodo untuk berhenti mengendorse calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) untuk Pilpres 2024.
Bagi partai pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY tersebut, endorse capres-cawapres oleh Kepala Negara dinilai tidak etis. Sebab mempromosikan salah satu kontestan pesta politik lima tahunan tersebut.
"Demokrat juga meminta Presiden Jokowi berhenti mengendorse capres dan cawapres, selain tidak etis, itu juga berpotensi besar mencederai demokrasi," kata Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, melalui keterangan tertulis, Senin, 5 Desember 2022.
Menurut Kamhar, Presiden harusnya membiarkan proses demokrasi berjalan alamiah. Dia mendesak Jokowi menjaga legacy demokrasi, yang selama ini berjalan tidak baik.
"Biarkan proses politik berjalan secara alamiah agar Pak Jokowi memiliki legacy demokrasi yang baik yang selama ini tercatat mengalami kemunduran," ujarnya.
Kamhar berharap, Presiden Jokowi sebaiknya belajar dari Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ia mengeklaim SBY dipenghujung masa jabatannya tetap memastikan demokrasi terjaga dan pemilu berlangsung demokratis.
"Tak ada pengkondisian pembentukan koalisi, pasangan capres dan cawapres maupun hasil pemilu agar Pak Jokowi bisa husnul khotimah dan tak mengidap post power sindrom setelah tak lagi berkuasa nanti," ujarnya.
Presiden Jokowi memang beberapa kali memberi kode dukungan terhadap sosok yang digadang-gadang maju sebagai capres. Namun, Jokowi tak menyebut secara langsung, sosok yang benar-benar diinginkan melanjutkan tongkat kepemimpinannya.
Sekjen PKS: Selamat Bertugas kepada Pak Prabowo dan Wakilnya
Sekretaris Jenderal PKS hadir dalam pengumuman KPU kepada presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo-Gibran. Ia turut mengucapkan selamat kepada KPU.
