- VIVA/M Ali Wafa
VIVA Politik – Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Hamonangan Laoly mengatakan, bahwa KUHP yang baru disahkan dalam rapat Paripurna DPR RI, Selasa, 6 Desember 2022, akan berlaku efektif setelah 3 tahun resmi diundangkan.
Dalam hal ini, maka pemerintah dan DPR akan melakukan sosialisasi KUHP baru selama 3 tahun tersebut.
"Semua ini ada waktu 3 tahun agar undang-undang ini efektif berlaku. Dalam masa 3 tahun ini kita adakan sosialisasi, tim ini maupun bersama-sama tim DPR akan melakukan sosialisasi ke penegak hukum, ke masyarakat, ke kampus-kampus, untuk menjelaskan konsep filosofi dan lain-lain dari RKUHP," kata Yasonna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Yasonna menjelaskan, KUHP yang berlaku selama ini merupakan produk hukum Belanda sejak 1918 atau sudah 104 tahun berlaku di Indonesia. Menurut politisi PDIP ini, kebutuhan hukum pidana di Indonesia menjadi salah satu urgensi pengesahan RUU KUHP.
“Produk Belanda tidak relevan lagi dengan Indonesia. Sementara RUU KUHP sudah sangat reformatif, progresif, juga responsif dengan situasi di Indonesia,” kata Yasonna.
Yasonna mengakui, perjalanan penyusunan RUU KUHP tidak selalu mulus. Pemerintah dan DPR RI sempat dihadapkan dengan pasal-pasal yang dinilai kontroversial. Seperti pasal penghinaan Presiden, pidana kumpul kebo, pidana santet, vandalisme, hingga penyebaran ajaran komunis.
Lebih jauh dia menegaskan, pasal-pasal dimaksud telah melalui kajian berulang secara mendalam. Karena itu, Yasonna mengimbau pihak-pihak yang tak setuju atau protes terhadap KUHP baru dapat menyampaikannya melalui mekanisme hukum.
Dia tidak mempermasalahkan, apabila terdapat masyarakat yang melakukan judicial review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait KUHP baru.
“RUU KUHP tidak mungkin disetujui 100 persen. Kalau masih ada yang tidak setuju, dipersilakan melayangkan gugatan ke MK,” kata Yasonna.
Hormati Putusan MK, Ganjarist: Pertarungan Pilpres Sudah Selesai Namun Perjuangan Kami Belum
Usai Pilpres 2024, Ganjarist berjanji akan terus mengawal pemerintahan dan tetap kritis terhadap keputusan yang tak berpihak kepada rakyat.
