Perindo: Tidak Etis Waketum Nasdem Wacanakan Prabowo Jadi Cawapres Dampingi Anies Baswedan
- Twitter Partai Gerindra @Gerindra
VIVA Politik – Wakil Ketua Umum Partai Perindo Boyke Novrizon menilai tidak tepat dan tidak etis soal wacana yang meminta Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menjadi calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan pada pemilu presiden tahun 2024.
"Tidak etis, masa Waketum (Wakil Ketua Umum) Nasdem Pak Ahmad Ali meminta Pak Probowo Subianto selaku Ketua Umum Gerindra untuk menjadi pendamping Anies sebagai cawapres," kata Boyke dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, 6 Desember 2022.
Ia menilai pernyataan Ahmad Ali tersebut tidak etis karena daya tawar politik yang dimiliki Nasdem dan Gerindra sangat berbeda. Ia menyebut hasil pemilu 2019 menunjukkan bahwa Gerindra meraih 17,5 juta suara, sedangkan Partai Nasdem 12,6 juta.
Menhan sekaligus Ketum Gerindra Prabowo Subianto saat acara Global Food Security Forum di Bali.
- Dok. Tim Media Prabowo Subianto
Wacana tersebut, katanya, ibarat mengajarkan ikan berenang di air yang bening karena publik tahu bahwa elektabilitas Prabowo lebih tinggi dibandingkan Anies dari beberapa hasil survei. Lagi pula, mesin politik Partai Gerindra sangat solid.
Ia menambahkan Prabowo sebagai Ketua Umum Gerindra, partainya memiliki modal ambang batas mengajukan capres-cawapres (presidential threshold). Karena itu, Prabowo lebih tepat menjadi capres, bukan sebagai cawapres.
Anies Baswedan saat melakukan safari politik di Banda Aceh
- FB Anies Baswedan
Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali sebelumnya mengungkapkan harapannya agar Gerindra bergabung dalam Koalisi Perubahan yang diusung partainya bersama Partai Demokrat dan PKS.
Menurut Ali, apabila Gerindra bergabung maka tidak menutup kemungkinan Prabowo menjadi cawapres mendampingi Anies Baswedan pada pemilu presiden tahun 2024. (ant)
Muhammadiyah: Prabowo Harus Menyerap Aspirasi Anies, Cak Imin, Ganjar, dan Mahfud
Ketua Umum Muhammadiyah mengingatkan Prabowo harus menyerap aspirasi dari Anies, Cak Imin, Ganjar, dan Mahfud sebagai pertanggungjawaban politik dan konstitusi.
