- Istimewa
VIVA Politik – Partai Demokrat mengecam kembali bergulirnya saat ini wacana 3 periode untuk masa jabatan Presiden. Partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY ini pun mengultimatum, agar para elit partai politik pendukung pemerintahan menghentikan rencana jahat menghianati konstitusi.
“Syahwat kekuasaan sepertinya begitu kuat membungkus sebagian para elit pendukung pemerintahan hari ini, dibandingkan keinginan untuk memikirkan rakyat kecil dan membantu rakyat yang makin kesusahan sejak pandemi,” kata Juru Bicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, Jumat, 9 Desember 2022.
Herzaky melihat adanya permufakatan jahat dari elit parpol pendukung pemerintah, dengan cara bergantian menghembuskan wacana Presiden tiga periode.
“Dengan entengnya secara bergantian melantangkan wacana presiden tiga periode ataupun penundaan pemilu 2024. Seakan-akan melanggar konstitusi, mengkhianati amanah Reformasi 1998 yang membatasi kekuasaan Presiden maksimal 2 periode, itu hal receh dan biasa saja bagi mereka,” kata Herzaki.
Dia menyoroti wajah pemerintahan saat ini. Yang menurut Herzaky makin buruk, dengan kembali dimunculkannya wacana 3 periode tersebut.
“Berulang kali, terus dan terus, secara bergantian melantunkan nafsu kekuasaan, ingin terus berkuasa, padahal prestasi cekak, dan rakyat banyak yang makin kesusahan sejak pandemi. Seakan urat malu sudah putus, karena mungkin hidup hanya memikirkan kepentingan pribadi dan golongannya saja,” tambah Herzaky geram.
Seharusnya, lanjut Herzaky, elit parpol pendukung pemerintah bisa melihat kondisi masyarakat hari ini, yang habis-habisan setelah dihantam pandemi COVID-19. Bukan malah menggulirkan wacana-wacana buruk di tengah kesengsaraan rakyat.
“Rakyat banyak yang sedang susah, dijepit kemiskinan yang tak kunjung turun, banyaknya pengangguran, dan merebaknya pemutusan hubungan kerja dimana-mana, dan masih terus diuji dengan tontonan perilaku elit yang menganggap pelanggaran konstitusi sebagai goyunan,” kata Herzaky.
Partai Demokrat menegaskan, 3 periode jabatan Presiden melanggar konstitusi. Lagi pula, Presiden Jokowi sendiri sebelumnya sudah angkat bicara bahwa tidak mendukung wacana tersebut.
“(Jadi) berhentilah menghembuskan angin sesat yang bisa membuat Presiden Jokowi terjerumus. Lebih baik para elit politik pendukung Jokowi, fokus membantu Presiden menyelesaikan berbagai permasalahan negeri ini,” imbuhnya.
Bamsoet Gulirkan Wacana Ini
Bambang Soesatyo
- VIVA/M Ali Wafa
Angka kepuasan publik pada Pemerintahan Presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin mencapai 73,2% berdasarkan temuan survei terbaru Poltracking Indonesia.
Menurut Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, capaian kinerja yang berhasil direalisasikan oleh Jokowi-Ma’ruf menjadi faktor penting tingginya kepuasan masyarakat.
Bamsoet menduga tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi ini berkaitan dengan tingkat adanya keinginan masyarakat untuk dipimpin Jokowi lebih lama lagi. Dia mengatakan bisa saja masyarakat masih ingin kepemimpinan Jokowi ini terus dilanjutkan.
"Bagi saya pentingnya itu adalah bukan puas atau tidak puasnya publik, tapi apakah ini berkorelasi dengan keinginan publik untuk terus Presiden Jokowi ini memimpin kita semua," ujar Bamsoet, menanggapi survei Poltrcaking ini.
Oleh karena itu, Bamsoet menyarankan agar penyelenggaraan pemilu dapat dihitung kembali. Karena banyak dampak yang mesti dipikirkan dari adanya pemilu itu.
"Tentu kita juga mesti menghitung kembali, karena kita tahu penyelenggaraan pemilu selalu berpotensi memanaskan suhu politik nasional, baik menjelang, selama, hingga pasca penyelenggaraan pemilu," ujarnya.
