Presiden PKS Tegaskan Partainya Tetap Jadi Oposisi agar Pemerintah Tak 'Makin Ugal-ugalan'
- VIVA/Rosikin
VIVA Politik – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) secara tegas menepis rumor politik bahwa partai itu mendapat tawaran untuk bergabung dalam kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo. PKS berkukuh untuk tetap berada di luar pemerintahan dan menjadi oposisi bagi pemerintah Presiden Jokowi.
Presiden PKS Ahmad Syaikhu menegaskan, keberadaan oposisi seperti halnya PKS sangat penting dalam sistem pemerintahan yang demokratis. Sebab, bagaimanapun harus ada fungsi penyeimbang, check and balances, bagi pemerintah yang berkuasa.
"Kalau kemudian ikut semua partai ini dengan koalisi pemerintah, bisa kita bayangkan, enggak ada kontrol dari Dewan, enggak ada kontrol juga dari masyarakat, yang akhirnya bisa jadi kebijakan-kebijakan akan makin unggah-ugalan," kata Syaikhu dalam wawancara eksklusif dengan VIVA pada program The Interview di Jakarta, Jumat, 2 Desember 2022.
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu
- VIVA/Rosikin
PKS, kata Syaikhu, tidak berperan sebagai oposisi yang mengkritik membabi-buta kepada pemerintahan Jokowi, melainkan proporsional. Jika ada kebijakan yang baik dan berpihak pada rakyat, PKS tidak segan mendukunh dan bahkan memujinya.
Dia mencontohkan betapa PKS mendukung pemberian dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat miskin yang terdampak pandemi COVID-19 pada masa awal pagebluk itu. Sebab, bantuan tersebut memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat miskin terutama saat perekonomian nyaris terhenti dampak pembatasan aktivitas masyarakat.
Begitu pula, kata Syaikhu, ketika Presiden Jokowi berani berkunjung ke Ukraina dan Rusia, juga bertemu pemimpin masing-masing negara, untuk membantu menegosiasikan upaya perdamaian. Dia memuji langkah Jokowi itu karena Presiden menanggung risiko besar ketika bertandang ke negara yang sedang berperang.
"Saya kira itu perlu diapresiasi, ya, menghadapi upaya untuk apa namanya situasi global, krisis global, [agar] dalam krisis pangan dan krisis energi itu bisa teratasi," ujarnya.
Presiden Jokowi duduk bersama dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky
- Twitter @jokowi
Tetapi, dia mengingatkan, dalam kebijakan-kebijakan yang dianggap merugikan masyarakat, PKS juga tidak segan mengkritiknya. Misalnya, PKS menentang Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP). "Justru ini akan mengurai-urai kembali kesepakatan yang sudah diambil oleh para Founding Father (pendiri bangsa) sehingga khawatir terjadi friksi-friksi di tengah masyarakat," katanya.
PKS juga menentang Undang-Undang tentang Cipta Kerja atau dikenal juga dengan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. "Kita memandang bahwa RUU ini justru ada yang banyak merugikan para pekerja, dan mungkin [banyak] menguntungkan para pengusaha."
