Demokrat: Kawal Presiden Jokowi Mengakhiri Kekuasaan dengan Soft Landing
VIVA Politik – Wakil Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR RI Irwan Fecho mengajak masyarakat untuk mengawal berakhirnya masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan lancar pada 2024. Sebab, ia melihat ada sekelompok yang masih menginginkan masa jabatan Jokowi diperpanjang.
“Mari kita semua kawal Presiden Jokowi mengakhiri kekuasaan dengan soft landing dan meninggalkan legacy demokrasi yang baik dan diteladani pemimpin berikutnya,” kata Irwan melalui keterangannya yang diterima VIVA pada Minggu, 11 Desember 2022.
Banyak kelompok masyarakat, katanya, mencurigai upaya sistematis akhir-akhir ini dari elemen-elemen kekuasaan untuk melanjutkan masa jabatan Presiden Republik Indonesia dengan berupaya menunda pemilu atau memperpanjang masa jabatan presiden.
Retno Marsudi (Left), President Jokowi (Center), Sri Mulyani (Right)
- Website/setkab.go.id
Tentu, kata Irwan, hal ini jelas sekali sebagai upaya sistematik mengembalikan kekuasaan otoriter. Selain itu, upaya tersebut tentu terang-terangan mengkhianati konsensus reformasi.
“Sebaiknya, para penghamba kekuasaan menghentikan rencana jahat menggerogoti demokrasi Indonesia tercinta ini,” jelas dia.
Korelasi kepuasan publik
Sebelumnya diberitakan, tingkat kepuasan publik pada Pemerintahan Presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin mencapai 73,2 persen berdasarkan temuan survei terbaru Poltracking Indonesia.
Menurut Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) bahwa capaian kinerja yang berhasil direalisasikan oleh Jokowi-Ma’ruf menjadi faktor penting tingginya kepuasan masyarakat.
Bamsoet menduga tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi ini berkaitan dengan tingkat adanya keinginan masyarakat untuk dipimpin Jokowi lebih lama lagi. Dia mengatakan bisa saja masyarakat masih ingin kepemimpinan Jokowi ini terus dilanjutkan.
Anggota KPPS mengecek surat suara saat sesi penghitungan suara Pemilu serentak 2019. (Foto ilustrasi)
- ANTARA FOTO/Andika Wahyu
“Bagi saya pentingnya itu adalah bukan puas atau tidak puasnya publik, tapi apakah ini berkorelasi dengan keinginan publik untuk terus Presiden Jokowi ini memimpin kita semua," ujar Bamsoet, menanggapi survei Poltrcaking.
Potensi politik panas
Politikus Partai Golkar ini juga mengatakan bahwa dalam waktu dekat Indonesia akan menghadapi pemilu serentak. Tentunya, suhu politik akan kembali meningkat dan memengaruhi berbagai bidang termasuk ekonomi.
Oleh karena itu, Bamsoet menyarankan agar penyelenggaraan pemilu dapat dihitung kembali. Karena banyak dampak yang mesti dipikirkan dari adanya pemilu itu.
“Tentu kita juga mesti menghitung kembali, karena kita tahu penyelenggaraan pemilu selalu berpotensi memanaskan suhu politik nasional, baik menjelang, selama, hingga pasca-penyelenggaraan pemilu," ujarnya.
Bambang Soesatyo
- VIVA/M Ali Wafa
Dia menilai apakah tepat menyelenggarakan pemilu dalam waktu seperti saat ini, ketika pandemi belum sepenuhnya usai, kemudian ancaman krisis di depan mata, dan Indonesia juga masih harus berjuang untuk pemulihan ekonomi.
“Ini juga harus dihitung betul apakah momentumnya tepat dalam era kita tengah berusaha melakukan recovery bersama terhadap situasi ini, dan antisipasi adaptasi dari ancaman global seperti ekonomi, bencana alam dan seterusnya," ujarnya.
