Alasan Amman Mineral Tak Hadir Dipanggil DPR

Desain Smelter AMMAN Mineral di Batu Hijau, NTB.
Sumber :
  • istimewa

VIVA Politik – Rapat Dengar Pendapat (RDP) ke 2 antara Komisi VII DPR RI dengan PT. Amman Mineral terkait sejumlah isu dugaan pelanggaran HAM ditunda. Hal ini terkait dengan informasi yang diterima hari Selasa malam, 13 Desember 2022, bahwa pihak Amman Mineral mengajukan penjadwalan ulang dengan alasan Protokol Covid 19.

img_title Sering Dilakukan Pengendara, 13 Pelanggaran Ini Jadi Incaran Polisi Selama Operasi Zebra Jaya

Dalam salinan surat bernomor 853/PD-RM/AMNT/XII/2022, tertanggal 13 Desember 2022  yang ditujukan kepada Komisi VII DPR RI dan ditandatangani oleh Rachmat Makassau selaku  Presiden Direktur PT. AMMAN Mineral Nusa Tenggara, dijelaskan bahwa pihak AMNT memohon penjadwalan ulang RDP dengan Komisi VII yang sedianya akan dilakukan besok, Rabu 14 Desember 2022.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Pertama-tama, izinkan kami untuk mengucapkan terima kasih atas undangan yang telah kami terima untuk mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komisi VII DPR RI pada hari Rabu, 14 Desember 2022, puku? 10.00 WB bertempat di Ruang Rapat Komisi VII DPR RI sesuai dengan surat Pimpinan DPR RI Wakil Ketua / Korinbang bemomor B/20294/PW.01/11/2022 tertanggal 29 November 2022," tulis AMNT dalam paragraph pertama surat tersebut.

img_title Komnas HAM Minta Pemulihan Psikologi Buat Santriwati Ponpes di Sukoharjo yang Diduga Trauma Akibat Penggerebekan Polri

PT. Amman Mineral

Photo :
  • Berbagai sumber

Dilanjutkan dengan penjelasan terkait alasan penundaan RDP sebagai berikut :
"Dengan tidak mengurangi rasa hormat kami, melalui surat ini, izinkan kami untuk menyampaikan permohonan penjadwalan ulang rapat dengar pendapat umum tersebut dikarenakan oleh alasan protokol kesehatan, di mana saya dan beberapa jajaran telah melakukan kontak erat dengan individü yang terkonfirmasi positifvirus COVID-19."

img_title Komnas HAM Minta Propam dan Kompolnas Turun Tangan Usut Dugaan Pelanggaran Penggerebekan Ponpes di Sukoharjo

Kepastian terkait penundaan tersebut kami dapatkan dari Drs. H. Mukhtarudin, anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Golkar. " Ditunda," jawabnya singkat melalui pesan WA, Selasa (13/12) malam.

Sebelumnya Anggota Komisi VII DPR RI Adian Napitupulu menegaskan bahwa Komisi VII DPR RI tidak dapat diintervensi dalam mengusut berbagai persoalan yang terjadi di PT Amman Mineral Nusa Tenggara Barat.

Oleh karena itu, menurut dia, Komisi VII DPR RI akan menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) kedua dengan memanggil petinggi PT Amman Mineral terkait dengan berbagai persoalan di perusahaan tersebut.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Poiitikus PDIP Adian Napitupulu di Indonesia Lawyers Club

Photo :
  • YouTube Indonesia Lawyers Club.

"Berjalannya RDPU pada hari Rabu (14/12) akan menjadi bukti bahwa DPR tidak bisa diintervensi siapa pun dan untuk kepentingan apa pun," kata Adian Napitupulu kepada awak media.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut