Wapres: Kalau Pencegahan Korupsi Berhasil Mungkin Penindakan Bisa Tidak Ada
- ANTARA/Desca Lidya Natalia
VIVA Politik – Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih diperlukan berbarengan dengan penerapan pencegahan dan pendidikan antikorupsi.
"Sebenarnya pemberantasan korupsi itu seperti sudah dirumuskan oleh KPK sendiri dilakukan secara komprehensif, dari pendidikan, pencegahan dan penindakan ini sangat berkorelasi," kata Ma'ruf Amin, di Jakarta, Rabu, 21 Desember 2022.
Wapres menyampaikan hal tersebut menjawab pertanyaan wartawan terkait pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, pada Selasa, yang berpesan kepada KPK, agar tidak terlalu sering melakukan OTT karena OTT tersebut menjadikan Indonesia dipandang buruk.
Kantor KPK di Kuningan, Jakarta (Foto ilustrasi).
- VIVA/ Edwin Firdaus.
Luhut menyebut digitalisasi seluruh sektor akan mengurangi perbuatan korupsi di Tanah Air. Luhut meminta agar KPK jangan pula sedikit-sedikit tangkap tangan.
"Jadi, kalau pencegahan dan pendidikan ini sudah berhasil mungkin penindakan itu bisa tidak ada, minim. Tapi kalau ini masih belum berhasil, pendidikan dan pencegahan akibatnya ada dalam penindakan, jadi, ini untuk bagaimana supaya bagaimana tidak lagi terjadi penindakan, supaya lebih masif ada di pendidikan dan pencegahan," kata Wapres.
Di berbagai negara, katanya, tiga metode tersebut juga digunakan untuk memberantas korupsi. Begitu pula KPK yang seharusnya menggunakan pendekatan pendidikan, pencegahan, dan penindakan.
Ilustrasi penyidik KPK
- ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Sedangkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengaku juga setuju dengan meminimalkan frekuensi OTT.
"Sebaiknya memang kita minimalisir penindakan, ya, termasuk OTT, tapi itu akan terjadi dengan sangat baik kalau dari sisi pendidikan penyadaran kepada masyarakat mengubah mental korupnya para pejabat-pejabat itu betul-betul sudah menyadari bahwa korupsi itu menghancurkan dan itu kan perlu waktu," kata Muhadjir.
Muhadjir menyebut upaya pencegahan korupsi juga dapat dilakukan dengan Gerakan Revolusi Mental. Mengubah mental, menurutnya, tidak bisa serta-merta melainkan harus melalui proses yang panjang dan intensif. Sementara Gerakan Revolusi Mental baru digelar secara efektif selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo. (ant)
