Jokowi Singgung Proyek ITF Sunter Tak Kunjung Selesai, Tegaskan Anggaran Jangan "Diecer-ecer"

Tangkapan layar Presiden Joko Widodo memberikan sambutan dalam Rakernas Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) yang disaksikan secara virtual, Rabu, 21 Desember 2022.
Sumber :
  • ANTARA/Mentari Dwi Gayati

VIVA Politik – Presiden Joko Widodo menyinggung proyek pengelolaan sampah atau "Intermediate Treatment Facility" (ITF) di Sunter, Jakarta Utara, yang tidak kunjung selesai, bahkan sejak dirinya menjabat gubernur DKI Jakarta.

Kisah Julukan 'Ratu Kemiri' Istri Bupati Manggarai dalam Dugaan Jual Beli Proyek APDB

"Jadi gubernur di DKI, (ITF) Sunter itu kita mulai, sampai saya tidak jadi gubernur, tanda tangan pun saya belum. Padahal sudah kita rencanakan, belum [selesai]. Saya enggak tahu sekarang apakah sudah (selesai)," kata Presiden Jokowi dalam Rakernas Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) di Jakarta, Rabu, 21 Desember 2022.

Pembangunan ITF Sunter sudah direncanakan sejak 2019 dan ditargetkan selesai pada tahun ini. Namun, proyek ini gagal menemui kesepakatan dengan investor sehingga pembangunannya tertunda.

Respons Hasto, Golkar Pastikan Dukung Menantu Jokowi di Pilgub Sumut

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meletakkan batu pertama pembangunan ITF

Photo :
  • VIVA.co.id/ Adinda Purnama Rachmani

Oleh karena itu, Jokowi mendorong agar urusan sampah segera diselesaikan agar tidak menjadi kotoran di kota, sungai, dan laut.

Noel Joman Sebut Sikap Sinis Hasto ke Jokowi Merugikan PDIP dan Megawati

Menurut Jokowi, masalah sampah menjadi salah satu prioritas yang harus dibenahi BPDLH mengingat pengelolaan sampah di berbagai daerah belum terselesaikan.

Presiden sempat bertanya langsung kepada para gubernur yang hadir dalam acara tersebut mengenai progres pengelolaan sampah.

“Gubernur, ada yang sudah beres belum urusan sampah. Ada yang tunjuk jari? Belum. Kalau sudah ada yang tunjuk jari, besok saya cek langsung ke lapangan. Belum ada. Karena saya tahu, belum ada. Ini harus segera diselesaikan,” kata dia.

Ilustrasi truk sampah.

Photo :
  • ANTARA/Risky Andrianto

Kepala Negara mengungkapkan bahwa berdasarkan pengalamannya sejak menjadi Wali Kota Solo, Jawa Tengah, pengelolaan sampah kerap terkendala oleh tipping fee atau bea gerbang yang dikeluarkan pemerintah kepada pihak pengolah sampah.

Ia menekankan agar anggaran BPDLH dapat diprioritaskan terhadap dua hal, yakni pengelolaan sampah dan rehabilitasi hutan mangrove.

"Jangan sampai semua nanti anggaran ini 'diecer-ecer' ke mana-mana akhirnya tidak kelihatan dan tidak memberikan dampak yang nyata kepada negara kita dan dunia," kata Jokowi. (ant)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya