- Istimewa
VIVA Politik – Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardino sowan ke Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Islam Kemuja, Kabupaten Bangka, Bangka Belitung. Kunjungannya kali ini dalam rangka meminta bantuan kepada Pimpinan Ponpes untuk kejayaan PPP dan berkoordinasi terkait isu pendidikan.
“Hari ini saya silaturahmi dalam rangka berkoordinasi di dunia pendidikan dan membawa misi sebagai ketua umum PPP. Yaitu, meminta bantuan kepada pimpinan Ponpes, karena telah menghasilkan alumni santri yang tersebar di Bangka Belitung maupun daerah lain,” tutur Mardiono, Rabu, 21 Desember 2022.
Mardiono menyebut, pada Pemilu 2019 PPP Bangka Belitung belum mendapat kursi untuk DPR RI. Namun, lewat silaturahmi ia pun berharap ke depannya PPP bisa mewakili perjuangan umat di tingkat DPR RI.
“Kalau DPRD Alhamdulillah kita mendapat enam kursi pada 2019 lalu. Ke depan, lewat silaturahmi ini semoga PPP bisa memperjuangkan umat dengan keterwakilan di DPR RI salah satunya melalui bantuan segenap alumni pesantren di sini,” ujarnya.
Mardiono menambahkan, PPP akan terus menjadi garda terdepan yang bisa memperjuangkan umat.
Ilustrasi/Simpatisan PPP
- ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal
“PPP akan terus menjadi garda terdepan memperjuangkan umat. InshaAllah dari Bangka Belitung selanjutnya bisa mengirimkan kursi yang memperjuangkan yayasan pendidikan, pesantren, dan sebagainya,” ungkapnya.
Sementara itu, Pimpinan Ponpes Al-Islam Kemuja, KH Ahmad Hijazi Djama’in mengaku terharu atas kunjungan Plt Ketua Umum PPP. Ia pun berdoa agar PPP Bangka Belitung bisa lebih baik dan mendapatkan kursi di DPR RI di Pemilu 2024 mendatang.
“Saya terus terang saat Ketua Umum PPP datang mencucurkan air mata karena gembira. Mudah-mudahan untuk berikutnya lebih baik lagi, ada yang mewakili PPP di tingkat DPR RI,” kata KH Ahmad Hijazi Djama’in.
UU Pemilu Perlu Direvisi sebagaimana Pertimbangan MK, Menurut Anggota DPR
Anggota Komisi II DPR RI menyatakan sepakat bahwa UU Pemilu perlu dilakukan revisi sebagaimana yang terdapat dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
