Jokowi Kesal Disalahkan Kalau Ada yang Gagal Koalisi, Refly: Sangat Aneh

Presiden Jokowi berikan keterangan pers jelang keberangkatan ke Brussel, Belgia
Sumber :
  • Tangkapan layar Youtube Sekretariat Presiden

VIVA Politik - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengeluhkan karena Istana kerap dijadikan kambing hitam terkait urusan Pemilu 2024. Hal itu menyangkut verifikasi partai parpol hingga penjajakan pembentukan koalisi parpol bila ada yang gagal.

Terpopuler: Penceramah Singgung Pemilu, TNI Pakai Istilah OPM hingga Iran Balas Serang Israel

Pengamat politik Refly Harun menyoroti pernyataan Jokowi. Dia heran eks Gubernur DKI Jakarta itu sampai melontarkan pernyataan seperti demikian.

Bagi Refly, dengan pernyataan itu, bukanlah ucapan yang menegaskan bahwa Jokowi tidak ikut-ikutan. 

Diduga Ada Penggelembungan Suara, Caleg Golkar Sarim Saefudin Cari Keadilan

"Justru pernyataan yang menunjukkan dia ikut-ikutan. Dan, itu kelihatan dari track record-nya ketika dia ngomong di depan Perindo, di depan Partai Golkar. Ngomong di depan relawan," kata Refly dalam podcast YouTube-nya yang dikutip pada Kamis, 22 Desember 2022.

Dia menyindir omongan Jokowi aneh kalau dibilang tak ikut-ikutan. "Jadi, sangat aneh kalau kemudian dibilang itu tidak ikut-ikutan. Pernyataan selama ini menunjukan ikut-ikutan," tutur pakar hukum tata negara tersebut.

Respons Hasto, Golkar Pastikan Dukung Menantu Jokowi di Pilgub Sumut

Baca Juga: Sering Jadi Kambing Hitam, Jokowi: Gagal Koalisi yang Dituduh Istana

Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun, saat berkunjung ke kantor VIVA.co.id di Jakarta.

Photo :
  • VIVA/Dhana Kencana

Refly tak menampik memang urusan pencalonan presiden dan wakil presiden saat ini mesti dengan parpol. Pun, menurutnya Jokowi bisa saja membuktika tak ikut-ikutan urusan Pemilu 2024 dengan menanam legacy yang baik.

Menurutnya, hal itu bisa dengan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau perppu terkait penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold.

"Kecuali, Presiden Jokowi mau menanam legacy, memberikan warisan yang baik bagi demokrasi dengan mengeluarkan perppu yang menghapuskan presidential threshold," jelas Refly. 

Namun, ia mengingatkan perppu tersebut juga bukan sekadar skenario. Maksud Refly, skenario sekadar menerbitkan perppu tapi kemudian berujung ditolak DPR.

"Mengeluarkan bukan untuk ditolak. Tapi, benar-benar menggalang dukungan DPR untuk keluarnya perppu hilangnya presidential threshold," sebut Refly.

Menurutnya, jika Jokowi berani bersikap seperti itu maka ia akan salut. Sebab, ia menilai dengan kebijakan  itu memperlihatkan Jokowi peduli dengan perkembangan demokrasi di Tanah Air.

"Baru saya angkat jempol tinggi-tinggi Presiden Jokowi adalah bapak demokrasi. Orang yang peduli dengan perkembangan demokrasi di Indonesia," tutur Refly.

Refly bilang dengan menghilangkan presidential threshold maka tak perlu lagi ada omongan gagal koalisi.

"Jadi, kalau Presiden Jokowi tidak mau dituduh menggagalkan capres, mudah caranya. Hilangkan saja presidential threshold," kata Refly.

Presiden Jokowi di Istana Negara

Photo :
  • Tangkapan layar Youtube Sekretariat Presiden

Sebelumnya, Jokowi menyampaikan keluhan karena Istana kerap jadi kambing hitam terkait urusan Pemilu 2024. Seperti salah satunya saat ada parpol yang tak lolos verifikasi faktual di KPU tapi menuduh Istana yang lakukan intervensi.

Jokowi juga khawatir kalau ada parpol yang gagal berkoalisi untuk mengusung capres maka Istana akan kembali menjadi kambing hitam.

"Yang saya takutkan nanti, kalau ada yang gagal koalisi, gagal koalisi nanti yang dituduh istana lagi. Tahu-tahu Istana, ini istana. Padahal, kita itu kan nggak ngerti. Koalisi antar partai, koalisi antar ketua partai yang ketemu," kata Jokowi dalam pidatonya di acara HUT ke 16 Partai Hanura di JCC, Senayan, Rabu 21 Desember 2022.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya