- Lukas/Biro Pers Sekretariat Presiden
VIVA Politik - Presiden Joko Widodo atau Jokowi beri sinyal akan kembali lakukan reshuffle terhadap menterinya di Kabinet Indonesia Maju. Jokowi beri sinyal tersebut merespons hasil survei Charta Politica yang menyatakan 61 persen responden setuju ada reshuffle kabinet.
Pengamat komunikasi politik Jamiluddin Ritonga menganalisa ada dua persoalan terkait sinyal reshuffle kabinet yang disampaikan Jokowi. Pertama, menurut dia, masyarakat biasanya setuju ada reshuffle bila kinerja kabinet rendah.
"Indikasi itu akan terlihat dari ketidakpuasan masyarakat pada kenerja kabinet," kata Jamiluddin, dalam keterangannya yang dikutip pada Senin, 26 Desember 2022.
Namun, ia menyoroti indikasi tersebut malah tak terlihat dari hasil survei Charta Politica. Sebab, hasil survei Charta Politika melaporkan 72,9 persen responden menyatakan puas terhadap Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.
"Karena itu, menjadi aneh kalau masyarakat setuju ada reshuffle kabinet sementara mereka puas terhadap pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Kesannya, data hasil survei ini tidak konsisten," jelas Jamiluddin.
Jokowi pimpin Rapat Kabinet Kerja di Istana Bogor, Jawa Barat
- Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden
Baca Juga: Isu Reshuffle Senggol Nasdem, Begini Bocoran dari Ali Ngabalin
Bagi dia, jika merujuk demikian maka tak logis untuk lakukan reshuffle. "Sebab, hasil survei itu tidak cukup memadai dijadikan dasar me-reshuffle kabinet," tutur dosen Universitas Esa Unggul tersebut.
Pun, dia menekankan faktor kedua ada reshuffle biasanya dilakukan bila kinerja kabinetnya rendah. Hal itu menurutnya bisa juga karena ada kisruh politik yang menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap kabinet rendah.
"Dua penyebab itu tidak terlihat pada pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Justru hasil survei menyatakan responden puas terhadap pemerintahan Jokowi-Ma'ruf," tutur Jamiluddin.
Dia menekankan dalam kisruh politik dalam pemerintahan Jokowi-Ma'ruf juga tidak terlihat. Ia bilang demikian karena merujuk dari terjaganya stabilitas politik nasional.
"Jadi, tidak ada dasar yang dapat dijadikan acuan untuk melakukan reshuffle kabinet," lanjut Jamiluddin.
Presiden Jokowi melantik Menteri Perdagangan dan Menteri ATR/BPN baru
- YouTube Sekretariat Presiden
Lebih lanjut, dia menganalisa jika ada reshuffle yang hanya bertujuan menendang menteri dari Nasdem maka akan membuat tensi politik meningkat. Ia mengatakan demikian karena Nasdem merupakan parpol yang pasang badan membela Jokowi sejak Pilpres 2014.
"Kalau itu tujuannya, bisa saja ekskalasi suhu politik akan meningkat. Sebab, Nasdem yang merasa berkeringat menjadikan Jokowi presiden, akan gerah karena di depak tanpa dasar," tutur Jamiluddin.
Dia khawatir citaa Jokowi akan turun jika lakukan reshuffle terhadap menteri dari Nasdem "Bahkan bisa saja Jokowi akan dinilai sosok yang lupa kacang akan kulitnya. Tudingan seperti itu tentu tidak mengenakan bagi sosok yang masih mengedepankan etika politik," sebutnya.
Bagi dia, dalam lakukan reshuffle, sebaiknya Jokowi tak mengedepankan politik pragmatis. Mesti ada dasar yang rasional jika ingin depak Nasdem dari kabinet.
"Karena itu, Jokowi kalau pun akan mendepak menteri dari kabinet, khususnya dari Nasdem, seyogyanya ada dasar yang rasional. Hal itu tentu tidak mudah," tutur Jamiluddin.
Presiden RI Jokowi sebelumnya bicara mengenai kemungkinan akan lakukan reshuffle kabinet di masa pemerintahan yang tersisa kurang dari dua tahun lagi. Dia bilang kemungkinan untuk reshuffle selalu terbuka.
Jokowi mengatakan demikian saat lakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bogor, Jawa Barat Jumat 23 Desember 2022. "Mungkin. Ya nanti," kata Jokowi di Bogor.
Pun, awak media pada Senin, hari ini kembali bertanya ke Jokowi soal isu reshuffle. Sikap terbaru Jokowi hanya diam tapi menganggukkan wajahnya.
