Elit Nasdem Sentil Djarot, Sebut Tidak Etis Menyuruh Presiden Jokowi Evaluasi Menteri
- ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
VIVA Politik – Pernyataan Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat, yang meminta Presiden Joko Widodo mengevaluasi kinerja menteri apalagi terhadap 2 menteri asal Partai Nasdem, dipandang tidak etis.
Belakangan, kabar akan dilakukan reshuffle kabinet kembali mencuat. Presiden menyebut ada kemungkinan reshuffle dilakukan. Djarot sebelumnya meminta Jokowi melakukan evaluasi terhadap Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar.
Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali, menegaskan Presiden Jokowi tidak mempunyai kewajiban untuk memberitahu tentang evaluasi kinerja kabinet.
“Tidak etis ada orang yang menyuruh-menyuruh beliau. Pak Jokowi itu tidak punya kewajiban apa-apa memberitahukan kepada siapa pun tentang evaluasi kinerja kabinet,” kata Ahmad Ali kepada wartawan, Selasa, 27 Desember 2022.
Ali mengatakan, Djarot tidak semestinya memberikan perintah kepada Presiden Jokowi. Menurut Ali, Presiden Jokowi tidak memiliki posisi lebih rendah atau bahkan menjadi bawahan partai.
“Ini kan kepala pemerintahan, masa disuruh-suruh. Kalau memang mau mengimbau, tidak perlu bicara ke media, karena partai tidak lebih tinggi daripada Presiden,” ujarnya.
Kendati demikian, Ahmad Ali memastikan Partai Nasdem konsisten mendukung pemerintahan Presiden Jokowi hingga 2024. Hal ini berlaku sekalipun jika memang nantinya kader Nadem sudah tidak menjadi menteri di kabinet Jokowi.
“Komitmen itu tidak bisa dilanggar dengan alasan apapun. Jadi kami mendukung pemerintahan Jokowi sampai 2024. Nasdem dapat jatah kursi kabinet itu sejak ada kerja sama politik dari awal. Jadi kalau evaluasi, bukan karena urusan politik, tapi karena urusan kepentingan kabinet,” jelas dia.
Anggota Komisi III DPR RI, ini meyakini sekalipun nantinya kader Nasdem dicopot dari pos Kabinet Indonesia Maju, itu bukan menjadi urusan politik. Tetapi memang kebutuhan kinerja pemerintahan.
"Seperti memasukkan PAN itu kan prerogatif beliau. Itu bentuk komitmen Pak Jokowi. Masa Nasdem mau dibuang di tengah jalan? Pak Jokowi tidak akan melakukan itu,” imbuhnya.
