Mardiono: Pengurus Harian DPP PPP Sepakat dan Solid Menangkan Pemilu 2024

DPP PPP mengumumkan hasil perubahan pengurus harian
Sumber :
  • Istimewa

VIVA Politik – DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengumumkan hasil perubahan pengurus harian yang telah disusun oleh tim revitalisasi. Hasil tersebut diumumkan dalam rapat pengurus harian ke-15 di Kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta Pusat.

img_title Cucun: Komunikasi Publik Jadi Kunci Membangun Kepercayaan Masyarakat terhadap Penyelenggara Pemilu

“Ini rapat pengurusan harian ke-15 dalam rangka mengumumkan hasil kerja tim revitalisasi kepengurusan baru. Tidak banyak perubahan, hanya ada penambahan yang semula 46 sekarang menjadi 49 personel,” tutur Ketua Umum PPP, Muhammad Mardiono, di lokasi, Selasa, 27 Desember 2022.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

img_title Usia Pemilih dalam Pemilu Diusulkan Minimal 18 Tahun, Syarat Status Perkawinan Diminta Dihapus

Mardiono menjelaskan bahwa seluruh kader yang masuk ke dalam pengurus harian telah sepakat untuk bekerjasama dalam memenangkan Pemilu 2024 mendatang.

“Ke depan, seluruh kader yang ditetapkan telah sepakat akan bekerja sekuat tenaga, mencurahkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk memenangkan Pemilu 2024 mendatang,” ungkapnya.

img_title PPP Bantah Kantor DPP Disegel, Jabbar Idris Tegaskan Aktivitas Partai Berjalan Normal

Ia pun yakin para pengurus harian akan terus solid di bawah kepemimpinannya dan memberikan loyalitas terhadap partai berlambah Kabah ini.

Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono

Photo :
  • Istimewa

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

“Dalam kepengurusan ini mereka juga telah menandatangani integritas, isinya termasuk loyalitas terhadap partai. InsyaAllah tim ini solid di bawah kepemimpinan saya dan Sekjen Gus Arwani, dengan didampingi oleh empat wakil ketua umum,” katanya.

Adapun perubahan struktur pengurus harian tertuang dalam SK DPP PPP Nomor 0782/SK/DPP/P/XII/2022. Keputusan ini nantinya akan diserahkan ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dalam waktu dekat.

Seminar Perumusan Rekomendasi Kebijakan Strategis dalam Mendukung Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BSKDN Kemendagri Kaji Tata Kelola Pemilu dan Pilkada, Antisipasi Perubahan Sistem Mulai 2029

BSKDN Kemendagri mengkaji tata kelola Pemilu dan Pilkada untuk mengantisipasi perubahan sistem mulai 2029, termasuk wacana Pilkada asimetris melalui DPRD.

img_title
VIVA.co.id
19 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut