Sindir Duet Ganjar-Erick 'Rahasia Umum', PD: Paling Sesuai Selera Penguasa
- KBUMN.
VIVA Politik - Pengakuan Ketua Umum Partai Republik Satu Hasnaeni Moein alias Wanita Emas soal Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengatur duet Ganjar Pranowo-Erick Thohir menang di Pilpres 2024 jadi perhatian. Elite Partai Demokrat (PD) ikut menanggapi isu tersebut.
Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Kamhar Lakumani menyindir pengakuan Wanita Emas soal Ganjar-Erick sudah seperti jadi rahasia umum.
Dia bahkan melontarkan kalimat sindiran bahwa duet Gubernur Jawa Tengah dengan Menteri BUMN itu seperti sesuai kriteria penguasa.
"Telah menjadi ‘rahasia umum’ bahwa pasangan Ganjar-Erick-lah yang ingin dibentuk dan paling sesuai dengan selera penguasa," kata Kamhar dikutip dari tvonenews, Rabu, 28 Desember 2022.
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bersama Erick Thohir dan Ganjar Pranowo
- Dok. Istimewa
Dia mengecam keras jika informasi tersebut ternyata benar. Dia lantas meminta agar informasi itu perlu ditindaklanjuti karena sensitif menyangkut kredibilitas KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu.
"Karena informasi ini sensitif menyangkut independensi dan imparsialitas penyelenggara Pemilu yang disampaikan mengatur kemenangan Ganjar-Erik pada Pilpres 2024 nanti," jelas Kamhar.
Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani
- Instagram @kamharlakumani
Pun, Kamhar menilai pengakuan Hasnaeni itu terdengar masuk akal. Sebab, status Wanita Emas sebagai Ketua Umum Partai Republik Satu sehingga tak heran jika pimpinan parpol berinteraksi dengan Ketua KPU Hasyim Asyari.
"Apalagi sumber informasinya tercatat mendirikan partai sehingga masuk akal kiranya sering berinteraksi dengan pimpinan KPU yang disebutnya sebagai sumber informasi tersebut," kata dia.
Lebih lanjut, dia mendesak Komisi II DPR agar bisa menindaklanjuti dugaan tersebut. Ia menyinggung demikian lantaran mengingat Presiden Jokowi yang beberapa kali meng-endorse sejumlah nama figur bakal capres untuk kepentingan 2024. Bagi dia, persoalan ini juga perlu dapat perhatian dari publik untuk bisa ikut mengontrol.
"Dan, publik juga mesti melakukan kontrol demokrasi atas informasi ini. Informasi ini tak bisa diabaikan begitu saja mengingat Pak Jokowi selama ini meng-endorse beberapa nama," sebutnya.
