Andi Mallarangeng: Kalau Pemilu Ditunda Pasti Ada Pembangkangan Massal
- VIVA/M Ali Wafa
VIVA Politik – Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng mengecam pihak-pihak yang mewacanakan lagi penundaan pemilu tahun 2024 yang sekaligus berarti memperpanjang masa jabatan Presiden Joko Widodo. Wacana tersebut sempat mereda beberapa bulan lalu kemudian dimunculkan lagi.
Dia mengaku mengamati, pemerintahan sekarang sering mencoba-coba mewacanakan kebijakan tertentu, terutama yang bersifat kontroversial. Jika wacana tersebut ditentang banyak orang, bisa jadi diurungkan. Tetapi, jika banyak yang setuju, atau lebih banyak yang diam saja, kemungkinan kebijakan tersebut jadi dijalankan.
"Kalau kita semua diam saja, tiba-tiba pemilu ditunda, ribut bangsa ini, karena pasti akan ada pembangkangan massal; kalau tunda pemilu pasti akan ada ribut," katanya dalam wawancara eksklusif dengan VIVA pada program The Interview di Jakarta, Jumat, 23 Desember 2022.
Andi Mallarangeng Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat
- VIVA/M Ali Wafa
Tidak ada yang menginginkan keributan politik akibat polemik penundaan pemilu itu, katanya. Lagi pula kegaduhan semacam itu tidak perlu karena, selain bertentangan dengan konstitusi, hanya akan mengganggu kinerja pemerintahan.
Partai Demokrat, terutama sang Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sebagai bagian dari oposisi di luar pemerintahan, merasa perlu memperingatkan dengan bersuara lantang menolak. SBY merasa wajib mengingatkan sekalian menyampaikan indikasi tidak baik tersebut agar publik tahu sekaligus agar ide menunda pemilu segera diakhiri.
"Tapi setelah itu, ya, [SBY] kembali lagi mengurus voli, melukis, kira-kira begitu. Di situlah fungsi oposisi, bagi kami, dalam kultur Indonesia," katanya.
Andi Mallarangeng Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat
- VIVA/M Ali Wafa
Meski demikian, wacana tersebut tak benar-benar hilang. Belakangan muncul wacana baru yang dimodifikasi, yakni usulan agar presiden menerbitkan dekrit untuk menunda pemilu. Upaya tersebut, menurutnya, menunjukkan bahwa penundaan pemilu masih saja diupayakan meski mayoritas publik menentang.
"Di situlah fungsinya oposisi macam Partai Demokrat ini. Kami bersuara lantang: tidak, tolak; kadang-kadang, Ketum juga sudah berkali-kali bicara di mana-mana, keliling-keliling, bicaranya sama. Nah, sekali-sekali Pak SBY turun tangan, turun gunung," ujarnya.
