Andi Mallarangeng: Kami Tidak Pernah Memaksakan Harus AHY Cawapres Anies Baswedan

VIVA Politik – Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng mengatakan bahwa pembicaraan tim kecil makin dekat untuk mencapai kesepakatan tentang rencana koalisi Partai Demokrat, Partai Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
 
"Dalam pembicaraan, dari laporan tim kecil itu, makin lama makin dekat dan pada titiknya kita akan mencapai kesepakatan," kata Andi usai diskusi bertajuk "Figur Pemimpin Partai Peluang Capres 2024", di Jakarta, Jumat, 20 Januari 2022.
 
Namun, Andi menepis bahwa deklarasi koalisi perubahan akan segera diumumkan dalam waktu dekat. Alih-alih berpacu pada tenggat waktu, menurutnya, yang terpenting bagaimana mencapai kesepakatan bersama.

 
Partai-partai dalam Koalisi Perubahan, katanya, tidak memiliki tenggat waktu untuk deklarasi pasangan capres-cawapres. Hal yang terpenting, menurutnya, semya kesepakatan yang diperlukan sudah diputuskan dan disepakati, setelah itu siap deklarasi.
 
Andi berharap kesepakatan bersama tentang Koalisi Perubahan segera tercapai untuk akhirnya bisa diumumkan ke publik. Ia mengatakan proses tersebut hanya tinggal sedikit lagi untuk dapat terealisasi. Banyak hal yang telah disepakati bersama dalam Koalisi Perubahan meski belum akan segera deklarasi.
 
Ia menyebut Partai Demokrat fleksibel terhadap keputusan sosok yang akan mendampingi Anies Baswedan sebagai calon wakil presiden (cawapres), meski dinilainya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mampu menambah suara dan elektabilitas.
 
"Kami tidak pernah memaksakan harus AHY, enggak, tapi jangan memaksakan, bilang 'jangan ini'; kita semua dalam bertiga (PKS, Demokrat, dan Nasdem) ini setara," ujarnya.
 
Mantan menteri pemuda dan olahraga itu lantas berkelakar, "Kalau (judul) lagu kan 'Ojo Dibanding-bandingke'; kita monggo dibanding-bandingke, kalau ada yang lebih baik, ya, monggo".
 
Andi menyinggung adanya pihak-pihak tertentu yang resisten terhadap kehadiran Koalisi Perubahan. "Ada yang resisten dengan koalisi perubahan karena kalau ini terbentuk di belakangnya adalah jutaan rakyat yang menginginkan perubahan dan perbaikan," katanya. (ant)

Pertama dalam Sejarah MK, Dissenting Opinion Sengketa Pilpres Nyaris Bikin Pemilu Ulang

Majelis Hakim Konstitusi itu nyatanya tidak bulat dalam memutus perkara yang diajukan terkait kecurangan pemilu. Ada 3 tiga hakim yang minta pemilu ulang

VIVA.co.id

23 April 2024