PKS Blak-blakan Sebut Usulan Biaya Haji "Memberatkan dan Tanggal Berangkatnya Menjauh"
- Twitter Fraksi PKS @FPKSDPRRI
VIVA Politik – Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Habib Aboebakar Alhabsyi mengatakan pemerintah, dalam hal ini Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, tidak mungkin menaikkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) sebesar Rp69 juta tanpa perhitungan dan alasan yang matang.
"Saya rasa, pemerintah dalam menaikkan haji itu tidak akan ujug-ujug ya, pasti sudah semua dirinci dengan kebutuhan-kebutuhannya," kata Aboebakar di Jakarta pada Sabtu, 21 Januari 2023.
Bisa jadi, kata dia, proses di Arab Saudi kini banyak hal yang meningkat, khususnya perumahan, katering, transportasi, sehingga kalau naik 100 persen berarti ada peningkatan servis. Dia meyakini, kenaikan harga itu telah direncanakan sesuai peningkatan fasilitas dan pelayanan.
Ilustrasi/Jemaah haji Indonesia tiba di tanah air usai menunaikan ibadah di Arab Saudi.
- ANTARA FOTO/Umarul Faruq
Tentu saja, Aboebakar menyebut kenaikan perjalanan BPIH dibebankan kepada masyarakat atau jemaah Indonesia. "Harga pasti kalau mahal, memberatkan; sudah memberatkan, tanggal berangkatnya pun menjauh kan. Itu pasti beratlah," ujarnya.
Perubahan signifikan
Kementerian Agama mengusulkan BPIH 1444 H/2023 M sebesar Rp69.193.733,60. Jumlah itu 70 persen dari usulan rata-rata BPIH yang mencapai Rp98.893.909,11. Sebanyak 30 persen sisanya dibayarkan dari nilai manfaat dana haji.
"Tahun ini pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jemaah sebesar Rp98.893.909, ini naik sekitar Rp514 ribu dengan komposisi BPIH (2023) Rp69.193.733 dan nilai manfaat sebesar Rp29.700.175 atau 30 persen," kata Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam rapat kerja antara Kemenag dan Komisi VIII DPR di Gedung DPR, Jakarta, Kamis, 19 Januari 2023.
Secara komposisi, katanya, ada perubahan signifikan antara komponen BPIH yang harus dibayarkan jemaah dan komponen yang anggarannya dialokasikan dari nilai manfaat (optimalisasi).
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas
- Instagram @gusyaqut
Menurut Yaqut, BPIH 2022 sebesar Rp98.379.021,09 dengan komposisi BPIH sebesar Rp39.886.009,00 (40,54 persen) dan nilai manfaat (optimalisasi) sebesar Rp58.493.012,09 (59,46 persen).
Sementara usulan Kemenag untuk BPIH 2023 sebesar Rp98.893.909,11 dengan komposisi Bipih sebesar Rp69.193.734,00 (70 persen) dan nilai manfaat (optimalisasi) sebesar Rp29.700.175,11 (30 persen).
Komponen yang dibebankan langsung kepada jemaah, digunakan untuk membayar: 1) Biaya Penerbangan dari Embarkasi ke Arab Saudi (PP) sebesar Rp33.979.784,00; 2) Akomodasi Mekkah Rp18.768.000,00; 3) Akomodasi Madinah Rp5.601.840,00; 4) Living Cost Rp4.080.000,00; 5) Visa Rp1.224.000,00; dan 6) Paket Layanan Masyair Rp5.540.109,60.
Ribuan Jemaah Haji Tawaf Wada Usai Sholat Subuh
- MCH 2022/Susanto
Pilihan paling logis
Yaqut menegaskan, peningkatan biaya haji 2023 diambil demi menjaga keberlangsungan nilai manfaat dana haji di masa depan. Pembebanan BPIH harus mengedepankan prinsip istitha'ah dan likuiditas penyelenggaraan ibadah haji tahun-tahun berikutnya.
"Itu usulan pemerintah. Menurut kami, itu yang paling logis untuk menjaga supaya yang ada di BPKH itu tidak tergerus dengan komposisi seperti itu. Jadi, dana manfaat itu dikurangi, tinggal 30 persen, sementara yang 70 persen menjadi tanggung jawab jemaah," ujarnya.
Selain untuk menjaga BPKH, kata dia, yang kedua juga soal istitha'ah, kemampuan menjalankan ibadah. "Kan, ada syarat jika mampu. Haji itu jika mampu. Kemampuan ini harus terukur, kami mengukurnya dengan nilai segitu," katanya.
Kemenag menunggu pembahasan di tingkat Panitia Kerja BPIH yang dibentuk Komisi VIII DPR. Pemerintah sebelumnya mengumumkan kuota haji tahun 2023 sebanyak 221.000 jemaah. Kesepakatan mengenai jumlah kuota haji 1444 H/2023 telah ditandatangani pemerintah Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Jumlah 221.000 jemaah haji terdiri dari 203.320 jemaah haji reguler dan 17.680 jemaah haji khusus.
Terungkap 3 Alasan Iran dan Arab Saudi Saling Bermusuhan, Isu Agama Paling Kuat
Arab Saudi serta Iran memegang peranan penting di wilayah Timur Tengah. Walaupun demikian, kedua negara tersebut tampaknya telah menjalin hubungan yang kurang harmonis da
