Lanjutkan Pembangunan Jokowi atau Perubahan Jadi Isu Panas Pemilu 2024, Menurut LSI Denny JA
- ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra
VIVA Politik – LSI Denny JA menyebutkan bahwa isu paling panas menuju Pemilu Presiden 2024 adalah soal melanjutkan legacy (warisan) Jokowi atau isu tentang perubahan.
"Isu paling 'hot' menuju Pilpres 2024 adalah pertarungan antara melanjutkan 'legacy' Jokowi atau sebaliknya, isu perubahan," kata pendiri LSI Denny JA, Denny JA dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, 24 Januari 2024.
Denny menyampaikan ada tiga calon presiden yang memiliki elektabilitas tertinggi, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan.
Presiden Jokowi di bendungan Beringin Sila, NTB
- Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden
Kemudian, menurut dia, responden yang puas atas kinerja Jokowi dan menjadi pendukung Ganjar sebesar 38,2 persen, Prabowo 21,3 persen, dan Anies Baswedan 10,6 persen.
"Sebaliknya, yang tak puas atas kinerja Jokowi, di segmen ini, pendukung Ganjar Pranowo hanya 7,4 persen, Prabowo 21 persen, tapi pendukung Anies Baswedan melonjak hingga 40,1 persen," kata dia.
Dia mengatakan yang menarik adalah tren dalam tiga survei nasional LSI Denny JA mutakhir di Januari 2023, September 2022, dan Juni 2022.
Ganjar Pranowo semakin menyerap pendukung Jokowi, padahal pada Juni 2022 hanya 27,4 persen pendukung Jokowi yang mendukung Ganjar.
Presiden Jokowi tinjau pembangunan infrastruktur di IKN
- Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden
"Tapi pendukung Jokowi yang terserap Ganjar berikutnya naik menjadi 32 persen (September 2022). Bahkan di Januari 2023 naik lagi menjadi 38,2 persen," ucapnya.
Untuk pemilu ini, menurut dia, LSI Denny JA, SBM ITB, dan Kuncie membuka kelas Mini MBA untuk memahami prilaku pemilih. "Mini MBA itu fokus di bidang 'public policy and marketing' politik," ujarnya.
Dia mengatakan tak pernah terjadi momen seperti pemilu kali ini sejak Indonesia merdeka 1945, yaitu "panen raya" Pemilu 2024.
Hal itu, kata dia, karena pada tahun ini tak hanya ada pemilihan presiden dan pemilihan legislatif nasional, tapi pilkada di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Total wilayah yang serentak melakukan pemilu sebanyak 38 provinsi, 415 kabupaten, dan 98 kota.
"Ini momen yang tepat untuk menyediakan program bagi berbagai stakeholders untuk memahami perilaku pemilih," ujarnya. (ant)
