Stafsus Menkeu Tantang Debat Elite Demokrat Soal Utang Negara Era Jokowi
- istimewa
VIVA Politik – Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo terlibat friksi dengan Sekretaris Departemen IV DPP Partai Demokrat Hasbil Mustaqim Lubis terkait utang negara. Adu argumen itu terjadi ketika Hasbil mengatakan pemerintahan Jokowi akan meninggalkan utang yang besar sekitar Rp7.733,99 triliun.
"Kalau om @prastow senang menampilkan data, kami juga punya om. Silahkan ditanggapi, dengan senang hati saya menunggu. Sekali lagi, rezim ini akan meninggalkan utang yang sangat tinggi (Rp.7.733, 99 Triliun). Berani mengakuinya om?," tulis Hasbil yang juga menyebut akun Prastowo yang dikutip Kamis 26 Januari 2023.
Ilustrasi utang.
- ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Hasbil kemudian memaparkan data dari cuitan itu, data itu memperlihatkan rasio utang Indonesia sudah berada di level 40 persen. Level tersebut memang dianggap masih jauh dari pagu atas APBN yang ada di angka 60 persen. Namun, pembahasan mengenai utang harus merujuk pada acuan GUID 5250 Guidance on Public Debt yang tercantum dalam Laporan Review atas Kesinambungan Fiskal BPK 2020 yang pada 2021 tidak diterbitkan.
Hasbil mengungkapkan bahwa beberapa indikator telah melampaui batasan/threshold pada GUID 5250 Guidance on Public Debt. Yaitu debt service to revenue yang nilainya 46,77 persen, lebih tinggi dari threshold Dana Moneter Internasional (IMF) sebesar 25 persen-35 persen dan threshold IDR sebesar 28 persen-63 persen.
Kemudian interest to revenue yang mencapai 19,06 persen, lebih tinggi dari threshold IMF sebesar 7 persen-10 persen dan threshold IDR sebesar 4,6 persen-6,8 persen. Lalu, debt to revenue mencapai 368,99 persen, lebih tinggi dari threshold IMF sebesar 90 persen-150 persen dan threshold IDR sebesar 92 persen-167 persen.
Hasbil juga memaparkan data yang menunjukkan debt service to revenue, interest to revenue, dan debt to revenue konsisten naik sejak 2012 dan mencapai puncaknya pada 2020.
Tren atas ketiga indikator kerentanan utang tersebut menggambarkan laju penambahan utang dan bunga utang tidak sebanding dengan laju penerimaan negara yang akan digunakan untuk pembayaran utang dan bunga utang.
Hasbil mengatakan, apabila pengelolaan utang dan penerimaan negara tetap menggunakan kebijakan saat ini, maka kesinambungan fiskal berisiko terganggu di masa mendatang, keseimbangan primer semakin negatif, dan ruang fiskal untuk keperluan layanan publik menurun, sebagai akibat dari semakin banyaknya penerimaan negara yang dialokasikan untuk pembayaran cicilan pokok utang dan bunganya.
"Dampak pandemi yang menekan ruang fiskal semakin memperdalam kerentanan utang. Meskipun demikian, sebelum pandemi terjadi di tahun 2020, tren ketiga indikator tersebut telah menunjukkan peningkatan yang berarti kondisi pengelolaan utang yang semakin rentan," ujarnya
Merespons apa yang dipaparkan Hasbil, Prastowo mengatakan Kemenkeu membaca dan mempelajari Laporan Hasil Reviu Atas Kesinambungan Fiskal Tahun 2020 BKK tersebut.
"Namun, kondisi tersebut sudah terpaut dua tahun anggaran dari sekarang. Pula, 2020 merupakan tahun puncak himpitan pandemi covid-19 terjadi," tulis Prastowo melalui akun Twitter @prastow.
Rasio utang pemerintah Indonesia
- youtube.com/ tvOneNews/
Prastowo menjelaskan pada tahun 2020 ekonomi melambat, penerimaan tertekan, tapi di sisi lain kita harus meningkatkan belanja untuk Penanggulangan Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Konsekuensinya, Defisit APBN melebar. "Hari ini kita bisa menilai secara objektif Perppu 1/2020 itu terobosan penting," kata Prastowo.
Sekarang kata Prastowo, sudah tahun 2023, pandemi beralih ke fase endemi. Aktivitas bergeliat. Berbagai indikator makroekonomi dan keuangan negara mengalami perbaikan, seperti pertumbuhan ekonomi. Karenanya tahun 2020 tidak relevan jika dijadikan bahan diskusi pengelolaan utang saat ini.
"Bahkan jika kita perhatikan pada dokumen yang sama, perbandingan rasio utang atas PDB Indonesia termasuk yang paling rendah di antara negara-negara ASEAN lainnya yakni 39,4%, lebih rendah dari Malaysia, Singapura, Thailand. Pentingnya membaca komprehensif ya," ujar Prastowo
Salah satu rekomendasi BPK adalah Pemerintah perlu menetapkan strategi yang tepat untuk mencapai target fiskal yaitu defisit kembali pada batas tidak melampaui 3% dari PDB. Realisasi APBN 2022 defisit hanya mencapai 2,38%. Setahun lebih cepat dari mandat Perppu 1/2020.
Melanjutkan amanat UU, kata Prastowo, Pemerintah melakukan konsolidasi fiskal menuju tingkat rasio defisit kembali di bawah 3% PDB di tahun 2023, termasuk melanjutkan upaya reformasi perpajakan dalam rangka meningkatkan pendapatan negara, antara lain melalui penerbitan UU HPP.
"Pinjem Farel dan Abah Lala: kita harus adil dalam membanding-bandingkan. Setiap rezim pasti meninggalkan utang, pun juga kenaikan nilai aset, PDB, dan belanja negara," ujar Prastowo
Analisis IMF terbaru, kata Prastowo, menyebutkan bahwa utang pemerintah masih moderat dan tetap sustain, kepercayaan para investor tetap besar, peringkat kredit kita juga masih di Investment Grade.
Terkait indikator kerentanan fiskal yang mengacu pada batasan yang direkomendasikan IMF dan IDR, lanjut Prastowo, dapat dijelaskan bahwa batasan indikator tersebut didasarkan pada pertimbangan batasan indikator kerentanan dalam kondisi normal atau sebelum adanya pandemi Covid-19.
Hutang
- U-Report
Namun, Pemerintah tetap memberikan perhatian dgn menyiapkan upaya yaitu optimalisasi sumber pembiayaan non utang (SAL dan SILPA), kemudian pinjaman lembaga multilateral & berbasis penanganan COVID-19 dengan bunga ringan, serta Kerjasama dgn BI melalui SKB I sd SKB III.
"Demikian tambahan penjelasan kami. Jika ada hal yang ingin dielaborasi, sangat dipersilakan. Harapan saya, mari gunakan data dan informasi terbaru agar lebih fair, objektif, dan kontekstual. Jika misalnya mau debat langsung di satu forum, kami pun S14P!," tulis Prastowo di akhir cuitannya.
