Diminta Jokowi, DPR Yakin Prabowo Bisa jadi Orkestrator Info Intelijen

Presiden Jokowi dan Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto
Sumber :
  • Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden

VIVA Politik – Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid, memuji keputusan Presiden Joko Widodo yang menunjuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, sebagai orkestrator informasi intelijen

Bagi Mardani Ali Sera, PKS Harus Oposisi: Kita Beda dengan 02, Landasan Berpikir dan Asumsinya

Meutya meyakini Menhan Prabowo sangat mampu menjalankan amanah itu dengan profesional dan baik.

"Saya yakin lah. Kalau semua mau menggunakan posisinya ya bisa saja. Tapi kan beliau profesional,” kata Meutya, Jumat 27 Januari 2023.

Surya Paloh Akui Berkontemplasi Lama Sebelum Putuskan Gabung ke Koalisi Prabowo

Meutya mengatakan selama ini, Prabowo telah menunjukan kinerjanya yang baik sebagai Menteri Pertahanan dan pada Komisi I DPR RI sebagai mitra. Sehingga menurutnya, Prabowo selalu memastikan bekerja untuk negara, bukan partai politiknya.

"Selama ini di Komisi I, beliau menunjukan beliau (bekerja untuk) NKRI, jadi tidak (bekerja) untuk kepentingan kelompok tertentu, partai tertentu. Tapi untuk kepentingan bernegara,” jelas politisi Partai Golkar itu.

Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Surya Paloh: Permasalahan Pemilu Sudah Selesai

Atas dasar itu, mantan presenter televisi ini mengaku tak khawatir bakal terjadi konflik kepentingan atas tugas yang diberikan Presiden Jokowi kepada Prabowo, sebagai orkestrator intelijen itu. Meskipun, tugas itu hadir mendekati tahun pemilu.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta Menhan Prabowo untuk menjadi orkestrator info intelijen, saat menghadiri Rapat Pimpinan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) di kantor Kemenhan, Jakarta.

"Tadi di dalam saya menyampaikan pentingnya Kementerian Pertahanan menjadi orkestarator bagi informasi-informasi intelijen di semua lini yang kita miliki," kata Jokowi.

Jokowi menjelaskan, selama ini informasi intelijen yang disampaikan pada Presiden berasal dari banyak institusi. Seperti dari Badan Intelijen Negara (BIN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian RI, serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya