Mahfud MD: Penjegalan Anies Tafsiran Publik Saja, Nyatanya Tidak Ada
- Instagram Mahfud MD @mohmahfudmd
VIVA Politik - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menyampaikan tidak ada upaya untuk menjegal Anies Baswedan. Eks Gubernur DKI Jakarta itu merupakan tokoh yang digadang-gadang jadi capres 2024.
Mahfud bicara isu penjegalan Anies saat membocorkan isi obrolannya dengan Denny Indrayana di Kantor Kemenko Polhukam, Selasa, 31 Januari 2023.
Obrolan itu kata Mahfud berawal saat Denny menyatakan dirinya mendukung Anies untuk maju di Pemilu 2024. Mahfud kemudian menegaskan dirinya membuka pintu bagi Denny jika ingin mendukung Anies.
Kemudian, obrolan tersebut merujuk pada urusan Anies dengan kasus formula E yang tengah diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu merembet dengan isu untuk menjegal Anies Baswedan.
Menurut Mahfud, isu menjegal Anies itu tidak benar.
"Terjadi diskusi saya dengan Denny ya memang sih kadang kala isu politiknya macam-macam kala partai ini seenggaknya jadi pasien KPK. Ketua partai ini kasusnya, ini menjadi sensitif tapi tidak ada kita minta, melapor ke presiden ini (Anies Baswedan) harus dijegal dan sebagainya tidak ada," kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Selasa, 31 Januari 2023.
Mahfud bilang isu penjegalan Anies hanya tafsiran publik. Tapi, nyatanya tak ada.
"Itu tafsiran publik saja, nyatanya tidak ada (penjegalan terhadap Anies Baswedan)," sambungnya.
Mahfud lantas menyampaikan, dirinya sudah memberikan nasihat kepada KPK agar tak segan jika ingin menindak elite partai politik hingga menteri. Namun, dalam penindakan itu, KPK harus menjauhi pertimbangan politik.
"Saya tegaskan ke KPK kalau anda mau menindak ketua partai, jangan pertimbangan politik. Kalau hukum, hukum," tutur Mahfud.
Anies Baswedan Calon Presiden Partai Nasdem di HUT Nasdem
- VIVA/M Ali Wafa
Kata Mahfud, jika KPK mau menindak pimpinan partai maka jangan pakai pertimbangan politik.
"Menindak ketua partai, menteri atau siapa jangan pertimbangan politik intinya kalau hukum tegakkan tanpa pertimbangan politik, enggak usah tanya ke pemerintah itu kata saya ke KPK," ujarnya.
Anies Baswedan merupakan figur capres yang digadang-gadang bakal diusung poros Nasdem, PKS, dan Demokrat. Tiga parpol itu masih penjajalan membentuk Koalisi Perubahan.
KPK Sebut Prabowo Subianto Tak Perlu Setor Nama-Nama Calon Menterinya
Presiden terpilih Prabowo Subianto, dikatakan tidak perlu menyetor nama-nama calon menteri, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Apalagi nama-nama itu distabilo tertentu.
