- VIVAnews/Eka Permadi
VIVA Politik – Anggota Komisi I DPR, Christina Aryani, mengatakan proses uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test terhadap 13 calon Duta Besar yang terbagi tiga sesi, berjalan lancar pada Rabu, 1 Februari 2023.
Menurut dia, ada beberapa masukan dan catatan terkait isu strategis yang harus jadi perhatian mereka, para dubes tersebut.
"Misalnya, bagaimana meningkatkan nilai perdagangan dengan negara akreditasi, mendorong masuknya lebih banyak investasi ke Indonesia dan menormalisasi kunjungan wisatawan yang sempat terimbas pandemi," kata Christina di Gedung DPR.
Kemudian, lanjut politisi Partai Golkar ini, berharap para calon Duta Besar responsif dalam menjalankan tugas-tugas sebagai seorang diplomat. "Kami harap yang terbaik, dengan kinerja maksimal dan selalu responsif terhadap WNI kita. Sehingga kehadiran Negara melalui perwakilan benar-benar dirasakan,” ucapnya.
Diantaranya, kata Christina, isu perlindungan warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri harus menjadi prioritas. Karena menurut dia, selama ini masih banyak kasus yang dihadapi warga negara Indonesia di luar negeri, terutama Pekerja Migran Indonesia (PMI).
“Saya mendorong calon Dubes Brunei Darussalam agar memberi perhatian khusus pada PMI, antara lain melanjutkan negosiasi MoU Penempatan dan Pelindungan PMI untuk mengatur hak-hak pekerja kita, dan membuka community learning center untuk edukasi dasar anak-anak PMI,” jelasnya.
Selain itu, Christina juga memberikan penekanan kepada para calon Duta Besar agar memperhatikan perlindungan terhadap anak buah kapal (ABK). Maka, ia meminta calon Dubes Peru dan Fiji untuk melakukan outreach guna memberikan pelayanan lebih baik bagi ABK di pelabuhan-pelabuhan tempat bersandarnya (docking) ABK Indonesia.
"Saya minta calon Dubes Swiss untuk menggagas kerja sama program vokasi bagi generasi muda, mendorong kesempatan magang di berbagai organisasi olah raga internasional. Khusus calon Dubes Rumania, perlu meningkatkan capaian beasiswa bagi pelajar Indonesia utamanya dari daerah 3 T (tertinggal, terdepan, terluar),” jelasnya.
Selanjutnya, dia juga menyebut Kamboja belakangan ini marak terjadi penyekapan atau penyelundupan WNI dengan iming-iming pekerjaan berpenghasilan besar. Bahkan, terindikasi tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
"Kamboja ini sangat serius mengingat masih banyak WNI yang masuk ke sana akibat tertipu iklan bekerja dan adanya indikasi TPPO. Untuk itu, kami harap calon Dubes Kamboja sanggup menjalin hubungan erat dengan stakeholders di negara akreditasi untuk pencegahan terjadinya kasus-kasus ini," jelasnya.
