PKS Datangi Kantor Golkar Ajak Gabung Koalisi Perubahan, Airlangga Bilang Punya Koalisi Sendiri
- VIVA/Andrew Tito
VIVA Politik – Partai Golkar tetap bersama Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang telah dibentuk bersama PAN dan PPP, kata Ketua Umum Airlangga Hartarto menanggapi ajakan PKS agar Golkar bergabung dengan Koalisi Perubahan bentukan PKS, Nasdem dan Demokrat.
"Ya kan kami punya Koalisi Indonesia Bersatu," ujar Airlangga saat tiba di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa, 7 Februari 2023.
Airlangga menjelaskan, kunjungan dari PKS hanya silaturahmi partai politik, tidak ada pembicaraan koalisi atau capres dan cawapres 2024. "Kita kan bicara PKS, bukan bicara koalisi yang lain, ya bilateral partai."
Koalisi Indonesia Bersatu KIB
- VIVA/M Ali Wafa
Juru Bicara PKS Pipin Sopian mengatakan, agenda ke kantor Partai Golkar untuk mengajak partai berlambang pohon beringin itu untuk bergabung ke Koalisi Perubahan mengusung Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024.
"Benar. Hari ini kami kunjungan ke DPP Golkar. Agendanya silaturahim dan mengajak Golkar bergabung koalisi perubahan mengusung Pak Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024," kata Pipin kepada wartawan, Selasa.
Pipin menuturkan, rombongan PKS akan dipimpin oleh Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Alhabsy. "Rencana rombongan akan dipimpin oleh Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Alhabsy," ujarnya.
Golkar sudah mendeklarasikan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama dengan PAN dan PPP. KIB sudah mengantongi 148 kursi atau 25,73% dengan perincian Golkar 85 kursi (14,78%), PAN 44 kursi (7,65%), dan PPP 19 kursi (3,30%).
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu
- VIVA/Rosikin
PKS menggagas Koalisi Perubahan bersama Nasdem dan Demokrat. Koalisi Perubahan sudah memiliki total 163 kursi atau 28,35% kursi dengan perincian Nasdem 59 kursi (10,26%), Demokrat 54 kursi (9,39%), dan PKS 50 kursi (8,70%).
Dengan jumlah tersebut, KIB maupun Koalisi Perubahan sama-sama sudah memiliki tiket untuk mengusung pasangan capres-cawapres di Pilpres 2024. Pasalnya, kedua koalisi tersebut sudah memenuhi ketentuan presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 122 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Dalam Pasal tersebut dinyatakan, hanya parpol atau gabungan parpol yang memiliki minimal 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya yang dapat mengajukan capres/cawapres. Jadi, syarat minimalnya adalah 20 persen kursi di DPR atau 115 kursi di DPR.
