- DPR
VIVA Politik – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI sekaligus Ketua Panja Haji DPR, Marwan Dasopang optimis masih ada komponen biaya haji 2023 yang dapat ditekan. Untuk itu, Komisi VIII DPR RI bersama jajaran Kementerian Agama akan melanjutkan pembahasan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2023, hari ini, Rabu, 15 Februari 2023.
"Mudah-mudahan bisa sepakat bisa selesai hari ini. Karena dari sisi waktu, penting hari ini, karena DPR akan reses,” kata Marwan kepada awak media di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 15 Februari 2023.
Ilustrasi jemaah haji Indonesia di Bandara Jeddah
- MCH / Zaky Al Yamani
Ditekankan Marwan, biaya haji 2023 harus segera disepakati. Sebab jika tertunda lagi, maka berpotensi menyulitkan masyarakat nantinya.
“Kalau diperpanjang (pembahasannya) juga nanti masa pelunasan bagi jemaah itu terlalu pendek. Kalau sekarang jemaah punya waktu rentang satu bulan," kata Marwan.
Marwan menjelaskan, pembahaasan komponen biaya haji saat ini menyisakan 3 item, yakni konsumsi, akomodasi, dan masyair. Menurut Marwan, apabila pembicaraan biaya haji ini belum menemui titik temu, dia akan berkoordinasi dengan pimpinan Komisi VIII DPR.
"Sebetulnya kan tinggal tiga item saja pada prinsipnya, tinggal konsumsi, akomodasi, dan masyair. Kalau tidak ada kesepakatan, saya sebagai Ketua Panja akan sampaikan ke ketua komisi, nanti kami akan rapat internal dulu seperti apa mengambil keputusannya," kata Politikus PKB tersebut.
Jemaah haji Indonesia di Bandara Madinah
- MCH / Zaky Al Yamani
Diketahui, sejauh ini, biaya haji 2023 yang bakal ditanggung jemaah ada di kisaran Rp 49 juta. Namun angkat tersebut belum resmi.
"Kami berharap pengurangan dong, karena kan kami masih mempersoalkan item tadi. Masih bisa turun, asalkan kami berhasil menurunkan akomodasi, konsumsi. Kalau masyair saya lihat laporannya tadi malam itu berat ya," imbuhnya.
UU Pemilu Perlu Direvisi sebagaimana Pertimbangan MK, Menurut Anggota DPR
Anggota Komisi II DPR RI menyatakan sepakat bahwa UU Pemilu perlu dilakukan revisi sebagaimana yang terdapat dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
