Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilu 2024, DEEP Temukan Masih Ada Masalah
- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
VIVA Politik – Pemutakhiran daftar pemilih untuk Pemilu 2024, masih ditemukan berbagai persoalan. Hal itu terlihat dari hasil pemantauan yang dilakukan oleh Democracy and Electoral Empowerment Parternship (DEEP) Indonesia.
Dalam tahap penyelenggaraan Pemilu 2024, pemutakhiran data pemilih dilakukan dengan pencocokan dan penelitian atau coklit, oleh pantarlih. Mulai 12 Februari sampai dengan 14 Maret 2023.
Direktur DEEP, Neni Nur Hayati menjelaskan, ditemukannya adanya problem berulang. Salah satunya keterlambatan kelengkapan logistik coklit yakni stiker serta formulir model A daftar pemilih yang terjadi seperti di Jawa Barat dan DKI Jakarta, terutama di daerah yang terdampak bencana.
Jelas dia, ini memberi dampak pada terhambatnya pelaksanaan coklit yang dilaksanakan oleh Pantarlih.
"Saya berharap proses pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih dapat berjalan secara komperhensif, akurat dan mutakhir. KPU harus memenuhi ketersediaan hard copy Model A dan stiker coklit juga dapat memperhatikan lokasi-lokasi yang terdampak bencana, proyek pembangunan dan kelompok rentan harus dipastikan berjalan lancar," jelas Neni, dalam keterangannya, Senin 20 Februari 2023.
Pemutakhiran data pemilih tersebut sangat penting dilakukan ole Pantarlih, agar pada Pemilu 2024 nanti semua masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya. Maka kata Neni, cukup krusial untuk dipantau berapa kartu keluarga (KK) yang terdampak bencana. Lalu bagaimana penyusunan daftar pemilih dan pemetaan TPS.
"Jangan sampai ada pemilh yang memenuhi syarat tidak terdata dan tidak terdaftar dalam data pemilih sehingga kehilangan hak pilihnya," tegas dia.
DEEP juga menyoroti, terkait e-coklit. Yang digunakan untuk menginput perbaikan elemen data pemilih. Ini sendiri kerap kali eror dan trouble. Problem ini perlu diperhatikan, karena menyangkut data pemilih.
"Aplikasi coklit yang sering mengalami trouble dan sulit diakses oleh Pantarlih dapat berpotensi coklit tidak berjalan sesuai dengan tahapan jadwal yang sudah ditentukan dan berdampak pada tidak akuratnya data pemilih hasil coklit," jelasnya.
Maka pihaknya juga meminta agar Bawaslu memantau. Apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan juga ketepatan waktu. Dengan begitu, masalah pemilih yang kerap terjadi berulang-ulang di pemilu, terjadi lagi.
"Jangan ada lagi pemilih yang invalid, data ganda, yang meninggal dan pindah masih tercatat sebagai pemilih," kata Neni.
Parpol dan Publik Ikut Mengawasi
Persoalan data pemilih, adalah masalah klasik yang selalu muncul. Hingga menimbulkan berbagai perdebatan. Maka Neni mengatakan, pihaknya berharap partai politik peserta Pemilu 2024 dan masyarakat umum, juga melakukan pengawasan.
KPU menurut dia, tidak bisa bekerja sendirian dalam pemutakhiran data. Maka 18 partai politik nasional dan 6 partai lokal Aceh, menurut dia dapat dioptimalkan dalam mengawasi. Karena mereka memiliki struktur hingga ke tingkat paling bawah.
Dengan begitu, jelas Neni, maka apa yang dilakukan Pantarlih ini bisa menghasilkan daftar pemilih tetap atau DPT yang berkualitas dan komprehensif.
"Termasuk juga pemilih harus dapat terinformasi dengan baik. Sebab, kalau daftar pemilih tidak akurat yang rugi juga adalah partai politik," katanya.
