Setahun Jelang Pemilu 2024, Pemenuhan Hak Pilih Kelompok Rentan Jadi Perhatian
- ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas
VIVA Politik - Meningkatkan partisipasi pemilih di Pemilu 2024 jadi perhatian Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Salah satu upaya meningkatkan partisipasi pemilih itu dengan minta masukan dari berbagai pakar.
Sekretaris BSKDN Kemendagri Kurniasih menjelaskan, Pemilu 2024 merupakan salah satu pemilu terbesar dan terkompleks di dunia. Dia mengatakan demikian karena di Pemilu 2024, masyarakat yang punya hak pilih akan menentukan presiden dan wakil presiden, 580 anggota DPR RI, 152 DPD RI.
Selain itu, menurutnya, masyarakat pemilih juga akan memilih 19.957 anggota DPRD provinsi, kabupaten/kota. Lalu, pada November 2024, masyarakat akan memilih 545 kepala daerah provinsi maupun kabupaten/kota.
Menurut dia, partisipasi pemilih setiap pemilu terus meningkat. Ia mengatakan, seperti Pemilu 2019 yang angkanya lebih tinggi dibanding Pemilu 2014. Peningkatan itu dari 69,58 persen naik menjadi 81,97 persen.
Kurniasih berharap, partisipasi pemilih di 2024 meningkat baik secara kuantitas maupun kualitas termasuk bagi kelompok rentan.
“Pemilu yang berintegritas mensyaratkan penghormatan terhadap hak pilih," kata Kurniasih, dalam keterangannya, Selasa, 21 Februari 2023.
Dia menyampaikan, pemenuhan hak pilih terhadap kelompok rentan saat pemilu harus jadi prioritas lembaga penyelenggara pemilu serta pemerintah. Menurut dia, maksud kelompok rentan di antaranya penyandang disabilitas, narapidana dan tahanan, pasien di rumah sakit, hingga masyarakat adat.
Diskusi pemenuhan hak pilih kelompok rentan di Pemilu 2024.
- Istimewa
Pun, dia menambahkan dari pengalaman Pemilu 2019, masih ada kendala penyediaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk kelompok disabilitas. Kendala lainnya yaitu perolehan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk masyarakat adat maupun perkemanan KTP elektronik untuk narapidana yang perlu dioptimalkan.
Lebih lanjut, dia mengatakan untuk kesuksesan Pemilu 2024, pihaknya menyiapkan kajian strategi mengenai hak-hak pilih masyarakat dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan menggandeng sejumlah pihak. "Terkait kajian mengenai DPT, kita bekerja sama dengan teman-teman di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kemendagri," jelas Kurniasih.
Sementara, anggota KPU DKI Jakarta Deti Kurniawati sebagai salah satu pembicara menekankan pentingnya mengakomodasi hak pilih kelompok rentan. Kata dia, KPU DKI sudah meminta KPU kota agar aktif berkoordinasi dengan penanggung jawab calon TPS. Koordinasi itu dilakukan terutama untuk mensinkronkan data pemilih termasuk kelompok rentan.
"Jadi, TPS lokasi khusus ini untuk menjawab beberapa persoalan di lapangan (terkait) pemutakhiran data pemilih terutama bagi kelompok rentan," ujarnya.
