Masih Ada yang Main-main dengan Hoaks Mempersoalkan NKRI, Kata Mahfud MD

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD.
Sumber :
  • ANTARA/Istagram/@mohmahfudmd

VIVA Politik – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengajak publik untuk mengatasi hoaks menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

MK Juga Surati KPU dan Bawaslu, Bakal Bacakan Dua Putusan

"Jangan main-main dengan hoaks. Itu gangguan, tetapi juga (masih ada) sedikit banyak gangguan ideologis. Ada yang masih mempersoalkan NKRI ini benar atau tidak. Itu sudah selesai, NKRI dengan ideologinya iu sudah selesai. Mari kita bersama gotong royong ke depan bahwa negara ini milik kita," kata Mahfud dalam acara Cangkrukan Menko Polhukam bertajuk, "Tertib di Tahun Politik Menuju Indonesia Maju" di Surabaya, dipantau di kanal YouTube Kemenko Polhukam RI, dari Jakarta, Selasa, 28 Februari 2023.

Dari kerangka konsep tersebut, Revolusi Mental memiliki program tertib nasional. Mahfud mengungkapkan masih banyak yang tidak tertib di dalam hidup.

135 Purnawirawan TNI-Polri Ajukan Amicus Curiae ke MK Terkait Sengketa Pilpres

Ilustrasi logo parpol peserta Pemilu 2024.

Photo :
  • Dok. VIVA

"Dalam kehidupan kita bernegara, kalau kita tidak tertib, itu kacau balau, apalagi pemilu nanti," ujarnya.

Arti dan Peran Amicus Curiae yang Diajukan Megawati dan Habib Rizieq ke MK

Agar pemilu terlaksana dengan baik, tutur Mahfud, perlu peningkatan Revolusi Mental. Revolusi Mental merupakan gerakan untuk mengubah cara pikir, cara kerja, dan cara hidup bangsa Indonesia yang mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong berdasarkan Pancasila.

"Revolusi Mental adalah cara pandang, cara kita memandang, menganalisis, memahami, dan menentukan langkah. Untuk melangkah itu cara kerjanya apa saja, tahapan-tahapannya apa saja, mengorganisasikannya bagaimana," ujar Mahfud menjelaskan.

Dalam kesempatan itu, Mahfud juga kembali memastikan bahwa pemerintah mempersiapkan Pemilu 2024 dengan sungguh-sungguh. Pemilu akan dilakukan sesuai dengan kalender konstitusi, yakni lima tahun sekali.

Ilustrasi Hoaks.

Photo :

"Tidak ada perpanjangan, tidak ada penundaan. Itu yang ditunjukkan Pemerintah dengan semua instrumen yang dipersiapkan, dan saya salah seorang yang bertanggung jawab agar pemilu itu terlaksana dengan baik," kata Mahfud.

Di kalangan peserta hadir antara lain akademisi, mahasiswa, organisasi pemuda, pemuka agama, birokrat sipil maupun militer, dan berbagai unsur masyarakat. (ant)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya