Pemukim Ilegal Israel Bakar Rumah Warga Palestina, Fadli Zon: Brutal!
- Dok. Fadli Zon
VIVA Politik - Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon mengutuk tindak kekerasan para pemukim ilegal Israel di Kota Huwara, Nablus yang menghancurkan pemukiman warga Palestina. Menurut dia, tragedi itu sebagai tindak kekerasan terburuk dalam beberapa dekade terakhir.
Fadli menyampaikan sejak Minggu, 26 Februari 2022, pemukim ilegal Israel di kota Huwara, Nablus melakukan tindak kekerasan. Dari catatan media internasional, lebih dari 30 rumah dan puluhan mobil warga Palestina dibakar. Bahkan, seorang warga Palestina ditembak mati. Lalu, sekitar 400 warga Palestina terluka.
“Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI mengutuk keras aksi premanisme dan vandalisme pemukim ilegal Israel itu. Tak boleh ada pembiaran terhadap tindak kekerasan apapun, termasuk kebrutalan pemukim ilegal Israel terhadap warga Palestina," kata Fadli dalam keterangannya, Rabu, 1 Maret 2023.
Menurut dia, tragedi tersebut sulit untuk menutup mata. Fadli menyoroti Israel selama ini diberi status perlakuan luar biasa yang memungkinkannya terus melakukan kejahatan dengan impunitas lengkap.
Adapun rakyat Palestina hanya selalu diminta menahan diri dan tak melakukan pembelaan diri. Maka itu, ia mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) agar segera mengambil langkah konkret menyudahi segala bentuk kekerasan Israel.
Fadli juga menyebut kebrutalan di Huwara Nablus diduga justru dilindungi bahkan didukung oknum aktor internasional.
"Pernyataan Menlu Palestina Riyad al Maliki yang menduga kuat ada aktor internasional yang melindungi Israel dari pertanggungjawaban, harus disikapi serius oleh DK PBB," lanjut eks Wakil Ketua DPR tersebut.
Asap dari api memenuhi udara saat warga Palestina bentrok dengan pasukan Israel di kota Nablus, Tepi Barat, Rabu, 22 Februari 2023.
- AP Photo/Majdi Mohammed
Menurut dia, BKSAP DPR terus mendukung Pemerintah RI agar selalu proaktif menekan DK PBB menggelar pertemuan darurat atas situasi di Palestina.
Fadli mengatakan langkah politik mesti diambil sebagai bagian dari mandat politik luar negeri Indonesia yang mengecam segala tindak kekerasan terhadap kemanusiaan.
Lebih lanjut, dia mengatakan pihaknya akan melakukan diplomasi parlemen untuk merespons hal tersebut. Kata dia, BKSAP DPR akan kembali mengangkat isu Palestina di Sidang Umum Inter-Parliamentary Union (IPU), pada 11-15 Maret mendatang di Manama, Bahrain.
"Kita sudah menyiapkan draf resolusi terkait Palestina ke sidang tersebut agar diadopsi sebagai emergency item," tuturnya.
