Menpan-RB Klaim Banyak ASN Terutama Milenial Antre Minta Pindah ke IKN
- ANTARA/Desca Lidya Natalia
VIVA Politik – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengklaim rencana pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur pada 2024 banyak diminati dan mayoritas kalangan milenial.
"Belum ada yang ke kami menolak, justru banyak yang ingin ke sana, terutama anak-anak muda milenial," kata Azwar Anas di kampus Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, Jumat, 3 Maret 2023.
Skenario pemindahan ASN ke IKN sudah diputuskan kurang lebih 16.900 ASN dan TNI dan Polri. Komposisinya kurang lebih ada 11 ribu ASN, 5 ribu TNI dan Polri. Jumlah itu menyesuaikan dengan hunian yang dipersiapkan di kawasan inti IKN.
Presiden Jokowi meninjau Kawasan 1B, IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kaltim
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia
"Sedang proses sekarang, karena tempat rumah dinasnya lagi dipersiapkan berupa tower-tower apartemen yang ada di ring 1. Untuk menyiapkan tower-nya hampir tidak ada isu karena anggarannya sudah disiapkan dan telah proses sekarang ini," ujar Anas.
IKN sangat cocok bagi ASN kalangan milenial yang akrab dengan teknologi, katanya. Sebab, pemerintah akan menjalankan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) di sana. Justru itu peluang yang bagus sekali untuk anak-anak milenial yang akan menjadi ASN di IKN.
Azwar Anas kembali menegaskan bahwa sejauh ini tidak ada penolakan dari ASN yang akan dipindah ke IKN. Bahkan, Kemenpan-RB banyak menerima pengajuan dari daerah-daerah.
Pembangunan jalan lingkar sepaku yang menjadi konektivitas menuju IKN.
- Dok. PUPR
"Saya belum ada yang menolak, karena memang sekarang masih proses beberapa simulasi dari mereka yang akan diajak ke sana. Justru saya lihat yang ke kami malah positif tanggapannya. Ada beberapa yang mengajukan ke kami beberapa ASN dari daerah yang ingin ikut di sana, terutama anak muda yang memiliki kompetensi secara teknologi," ujarnya.
Alasan Sakit, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir Panggilan KPK
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor atau Gus Muhdlor tidak memenuhi panggilan KPK pada Jumat, 19 April 2024, sebagai saksi dalam kasus korupsi pemotongan insentif ASN
