- VIVA/Rahmat Fatahillah Ilham
VIVA Politik – Ketua DPP PPP Achmad Baidowi (Awiek) mengatakan bahwa PPP belum melihat adanya tanda-tanda Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melakukan reshuffle kabinet pada Rabu, 8 Maret 2023. Diketahui, besok merupakan Rabu Pon, di mana biasanya Jokowi mengambil keputusan penting seperti perombakan kabinet. Santer pula rencana tersebut dibicarakan sejumlah elite politik.
"Sampai saat ini ya tidak ada tanda-tanda yang signifikan ya," kata Awiek kepada wartawan, Selasa, 7 Maret 2023.
Jokowi dan Menteri di Kabinet Indonesia Maju
- ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
Menurut Awiek, biasanya menjelang perombakan akan ada pihak-pihak yang dipanggil ke Istana. Namun sampai saat ini, kata Wakil Ketua Baleg DPR RI ini, kesibukan tersebut belum terlihat.
"Biasanya kan kalau sudah mendekati reshuffle ada pihak-pihak yang dipanggil secara intens," ujarnya.
Kendati begitu, Awiek kembali menyerahkan penuh kepada Presiden ihwal reshuffle kabinet. Sebab itu merupakan hak prerogatif presiden.
"Tapi ya tidak tahu itu kan reshuffle hak prerogratif presiden Jokowi," imbuhnya.
Sebelumnya diberitakan, Direktur Eksekutif Para Syndicate Ari Nurcahyo memprediksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melakukan reshuffle terhadap menteri atau perombakan kabinet pada 8 Maret 2023 atau 12 April 2023.
“Kemungkinannya antara 8 Maret atau 12 April. 8 Maret itu situasi masih sebelum bulan Ramadhan, tetapi nanti 12 April itu masih situasi di bulan Ramadhan,” ucap Ari Nurcahyo dalam webinar bertajuk, “MARET: Bulan Reshuffle dan Koalisi Menuju Laga Pilpres”, dipantau di kanal YouTube PARA Syndicate, dari Jakarta, Rabu, 1 Maret 2023.
Presiden Jokowi memberikan pengantar pada Sidang Kabinet Paripurna (SKP)
- Humas Setkab
Prediksi tersebut mengacu pada kebiasaan Jokowi yang melakukan perombakan kabinet pada Rabu Pon. Ari Nurcahyo berpandangan bahwa kedua tanggal tersebutlah yang memungkinkan terjadinya perombakan kabinet.
“Tinggal bagaimana kira-kira situasi politik, aura, dan kemudian emosi yang ditimbulkan dari itu. Itu nanti akan menjadi pertimbangan Presiden,” katanya, melanjutkan.
PSI Ajukan 10 Gugatan Hasil Pileg, MK Pastikan Anwar Usman Tak Ikut Tangani
Mahkamah Konstitusi menegaskan hakim konstitusi, Anwar Usman tak dapat menangani perkara yang diajukan PSI di sidang sengketa Pileg.
