Politisi PDIP Sebut Direktur Pertamina Dicopot Bentuk Pertanggungjawaban ke Publik
VIVA Politik – Politisi PDIP yang juga anggota Komisi VI DPR RI, Deddy Yevri Sitorus, menilai pemerintah harus bergerak cepat dalam menentukan solusi usai terbakarnya Depo Pertamina Plumpang Jumat 3 Maret 2023 lalu. Terutama pasca pencopotan Direktur Aset dan Penunjang Bisnis Pertamina Dedi Sunardi, hari ini.
Menurut dia, dalam penyelesaian juga harus segera dibuatkan buffer zone, dengan menertibkan lahan atau kawasan yang ditempati. Maka menurutnya, butuh pejabat direksi yang memiliki karakter kuat dan tegas, sekaligus komunikatif.
Pencopotan Dedi Sunardi, kata Deddy, adalah langkah pertanggungjawaban publik yang dilakukan Kementerian BUMN terhadap peristiwa yang memakan korban jiwa puluhan warga tersebut.
Selain itu, anggota Fraksi PDIP DPR RI ini juga menilai, tanggungjawab ada di ranah Pemprov DKI Jakarta dalam melindungi warganya. Karena lahan yang diduduki terutama di buffer zone, sangat berbahaya.
Persoalan ini sudah berlangsung sangat lama. Menurutnya, tidak mungkin seorang pejabat tingkat direktur mampu menyelesaikan masalah kompleks dan sudah berlangsung puluhan tahun. Menurut Deddy, penertiban kawasan itu melibatkan ribuan rakyat hingga mafia tanah dan pengusaha besar yang semuanya bertali-temali.
“Oleh karena itu, kami meminta agar Kementerian BUMN memilih pejabat pengganti yang memiliki karakter yang kuat, ketegasan, mampu melakukan kolaborasi dan sinergi dengan semua pemangku kepentingan serta kemampuan komunikasi yang handal,” kata Deddy, dalam keterangan persnya, Rabu 8 Maret 2023.
Siapapun sosok pengganti itu, jelas anggota dari Daerah Pemilihan Kalimantan Utara ini, harus mendapat dukungan penuh dari jajaran Direksi Holding dan Sub Holding Pertamina. Mulai dari tingkatan Komisaris, sub holding niaga, kilang, infrastruktur dan juga Pemprov DKI serta lembaga penegak hukum.
Alasan Deddy, lantaran dalam jangka ke depannya, adalah menyelesaikan masalah yang krusial yakni penertiban kawasan buffer zone di seluruh lahan aset Pertamina, yang tingkat resikonya tinggi.
“Direktur yang baru harus memastikan buffer zone yang terdampak kemarin tidak diduduki lagi oleh warga, sebab siapa yang bisa menjamin insiden yang sama tidak akan terulang lagi? Relokasi Depo TBBM Plumpang ke kawasan reklamasi New Priok akan membutuhkan waktu antara 4-5 tahun, sehingga faktor resiko tetap tinggi,” kata politisi kelahiran Pematang Siantar tersebut.
Maka dari itu, menurutnya Kementerian BUMN segera melakukan rekrutmen direksi pengganti agar tidak kehilangan momentum. Penataan kawasan di sana harus segera dilakukan. Dengan melobi Kementerian PUPR dan Gubernur DKI Jakarta untuk relokasi warga.
“Relokasi itu dilakukan baik di lahan aman milik Pertamina, atau lahan lain yang bisa disiapkan. Tidak mungkin hanya Pertamina sendiri yang menyelesaikan masalah ini,” jelas Deddy.
Deddy juga berharap agar momentum ini digunakan sebaik-baiknya untuk penataan di lahan-lahan beresiko lainnya milik Pertamina, baik itu Depo TBBM ataupun Kilang.
“Saya kita tidak mungkin Pertamina melepas begitu saja lahan milik negara yang dikuasainya, itu akan menjadi preseden yang sangat buruk bagi aset lain di seluruh Indonesia,” tegas Deddy.
“Segera lah merekrut direktur baru, time is crucial. Direktur utama Pertamina juga harus memastikan roadmap penataan dan kolaborasi antar sub holding yang saling terkait,” lanjutnya.
