Kritik Keras Fahri Hamzah: Dari Proporsional Tertutup sampai DPR yang Tidak Galak
- Partai Gelora
VIVA Politik – Fahri Hamzah kembali melayangkan kritik kerasnya, terkait sistem pemilu Indonesia. Dimana saat ini, sejumlah partai mengusulkan untuk kembali menerapkan sistem proporsional tertutup.
Sistem proporsional tertutup, adalah sistem yang menempatkan para calon anggota legislatif atau caleg berdasarkan nomor urut. Sedangkan proporsional terbuka, yang saat ini digunakan, caleg yang terpilih adalah mereka yang suara terbanyak bukan karena nomor urut.
Fahri yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gelora itu, menegaskan bahwa sistem proporsional terbuka lah yang benar-benar mandat diberikan langsung oleh rakyat.
"Dalam demokrasi teorinya penerima mandat itu individu-individu. Sistem terbuka itu ada prinsip kedaulatan rakyat. Tidak boleh rakyat ditorpedo oleh kedaulatan politik tertutup," kata Fahri Hamzah, dalam keterangan persnya, Minggu 19 Maret 2023.
Itu dikatakan Fahri, saat bincang hangat dengan pemimpin media di Tuwa Kawa Cafe Mataram, Nusa Tenggara Barat, Sabtu kemarin.
Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta, turut hadir dalam diskusi bertajuk 'Menakar Peluang Indonesia Menjadi Super Power Baru Dunia' tersebut.
Jika proporsional tertutup yang digunakan, jelas Fahri, maka kedaulatan rakyat akan direnggut. Sehingga nantinya, akan menjadi kedaulatan partai.
Bahkan Wakil Ketua DPR RI 2014-2019 itu mengatakan, sistem proporsional tertutup menjadikan partai politik sebagai peternak politisi. Jangankan ditentukan oleh partai seperti sistem proporsional tertutup, bahkan saat ini dengan sistem terbuka sekalipun, menurutnya tidak sedikit anggota DPR yang lupa pada rakyatnya.
"Mau jadi peternak politisi. Sekarang saja dipilih rakyat itu lupa rakyatnya. Apalagi yang dipilih itu parpol. Tentu rakyatnya hilang. Tidak ada lagi rakyat karena kita tidak tahu siapa yang kita pilih," katanya.
Partai yang digawanginya saat ini, Partai Gelora, tetap meminta proporsional terbuka. Dengan begitu, lanjut Fahri, masyarakat tahu siapa calon yang mereka pilih pada pemilu.
"Kami di Partai Gelora, kalau menang itu ingin semua anggota dewannya orang-orang yang bebas, tidak akan dipecat kalau berbeda pendapat dengan partainya," katanya.
Politisi asal Sumbawa NTB itu mengatakan, untuk Pileg 2024 nanti, target untuk mendapatkan 4 kursi. Karena diakuinya, Partai Gelora sudah siap untuk bertarung.
"Doakan saja Partai Gelora menang di NTB. Ya minimal kami bisa isi empat kursi di DPRD NTB," ucap Fahri Hamzah.
Anggota DPR Bagi-bagi Bansos
Kritik keras Fahri Hamzah juga dilayangkan terhadap anggota DPR, yang ikut bagi-bagi bantuan sosial atau bansos. Menurut dia, anggota dewan tidak semestinya seperti itu.
"Rupanya mereka jadi penyalur bansos. Itu bukan tugas anggota dewan. Pekerjaan anggota dewan itu tinggi. Dia diberikan perlindungan, diberikan hak imunitas," tegasnya.
Tugas yang paling utama anggota dewan, menurutnya adalah bagaimana mengawasi jalannya pemerintahan. Sebab anggota DPR sudah diberi berbagai macam fasilitas oleh negara.
"Lah ini, kita rakyat disuruh ikut ngawasin, enak aja. Lah mereka (DPR) makan gaji buta, itu nggak benar. Semua kan akhirnya tidak dapat diawasi dia," kata Fahri.
Dia juga menyindir sejumlah anggota dewan, yang pamer akan kehidupan mewah dan glamornya. Seharusnya, kata dia, menampilkan hidup sederhana dan tidak aneh-aneh. Apalagi ada anggota dewan yang meminta untuk kinerjanya diawasi.
"Ini ngapain? Kalau di negara demokrasi maju itu, rakyat habis nyoblos tidur karena ada penjaga. Lah, itu yang kita pilih untuk mengawasi. Ini nggak. Kita rakyat malah disuruh berantem, dianya tidur-tidur," sentilnya.
DPR Hari Ini Tidak Ada yang Galak
Untuk itu, dia berharap agar anggota DPR di NTB yang suka bagi-bagi bansos untuk berbenah. Sebab itu menjadi tugas dari pemerintah, bukan anggota dewan.
"Ngapain kita pilih dia jadi anggota dewan kalau hanya bagi bansos. Untuk apa punya hak imunitas kalau mau jadi penyalur bansos," tegasnya.
Fahri mengatakan seorang anggota dewan seharusnya bersikap oposisi terhadap pemerintah. Ia menyebut kader Partai Gelora akan menunjukkan sikap oposisi itu.
"Saya kira tidak ada DPR galak hari ini. Kalau caleg (calon legislatif) di Partai Gelora galak semua, bahkan kami sebut garis keras," katanya.
