Batal Rapat dengan Mahfud Md soal Uang Rp 300 Triliun, Komisi III DPR Mengaku Bingung

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman
Sumber :
  • tvOne/Syiva Aulia

VIVA Politik – Komisi III DPR RI batal rapat bersama Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Senin, 20 Maret 2023, karena Mahfud belum menandatangai surat dari pimpinan DPR.

Cari Titik Lemah Demokrasi RI, Cak Imin Masih Ingin Hak Angket Digulirkan

“Sangat disayangkan rapat dengan Menkopolhukam tidak jadi hari ini dikarenakan surat dari pimpinan DPR ke Menkopolhulam belum ditandatamgani,” kata Anggota Komisi III DPR Habiburokhman kepada awak media.

Legislator Partai Gerindra itu pun mengaku tidak tahu kapan rapat yang bakal membahas tentang masalah di Kementerian Keuangan itu akan dilakukan. Sebab, pada Selasa, Mahfud juga harus menemani Presiden Joko Widodo ke Papua.

Muhammadiyah: Prabowo Harus Menyerap Aspirasi Anies, Cak Imin, Ganjar, dan Mahfud

Konferensi pers Menko Polhukam Mahfud MD bersama jajaran Kemenkeu

Photo :
  • Kemenko Polhukam

“Tidak jelas kapan jadwal berikutnya karena besok Menkopolhulam mendampingi Presiden ke Papua, dan Rabu-Kamis libur,” kata Habiburokhman.

Gerindra Sebut Petinggi Nasdem Bawa Kabar Gembira buat Prabowo

Dia mengatakan anggota Komisi III sebenarnya sudah siap menerima penjelasan Menkopolhukam pada hari ini, begitu juga dengan Mahfud Md. Namun karena undangan belum ditandatangani, agenda rapat dibatalkan.

“Para anggota Komisi III sebenarnya sudah sangat siap menerima Menkopolhukam hari ini, dan Pak Menkopolhukam juga sudah siap. Di WAG (WA Group) Komisi III DPR juga kawan-kawan bingung mengapa hal seperti ini bisa terjadi. Kami khawatir masyarakat menilai kami tidak serius menyikapi soal 300 T ini,” kata Habiburokhman.

Kementerian Keuangan

Photo :
  • VIVAnews/Maryadi

Sejatinya hari ini Komisi III DPR menjadwalkan rapat bersama Menkopolhukam dan PPATK terkait temuan aliran uang mencurigakan sekitar Rp 300 triliun di Kementerian Keuangan. Beberapa belakangan ini, sejumlah pegawai Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai Kemenkeu tengah disoroti masyarakat.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya