Hasto: Jokowi Jaga Marwahnya, Terbukti di Pemilu Lalu PDIP Tidak Naik 300 Persen
- VIVA/ Zendy Pradana
VIVA Politik - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto buka suara soal terpilihnya kembali Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK). Pengangkatan Anwar Usman dinilai sarat akan konflik kepentingan mengingat ia merupakan adik ipar dari Presiden Joko Widodo.
Anwar Usman diketahui menikah dengan adik Presiden Joko Widodo yang bernama Idayati pada 2022 lalu.
Hasto memastikan tak ada konflik kepentingan di balik pengangkatan Anwar Usman sebagai Ketua MK. Pun, jika ada konflik kepentingan, Hasto mengatakan pasti suara PDIP naik 300 persen.
"Kita ini berpolitik dengan dewasa, dengan rule of the games. Kalau presidennya dipimpin oleh Pak Jokowi, Ibu Megawati, nggak perlu khawatir terhadap conflict of interest karena terbukti. Kalau ada conflict of interest, PDIP sudah naik 300 persen. Ini kan menunjukkan kami nggak ada conflict of interest," kata Hasto kepada wartawan, Senin, 20 Maret 2023.
Dia meminta agar tak semua tudingan mengarah terhadap Jokowi. "Jadi, jangan apa yang terjadi ketika dipimpin oleh yang lain, kemudian sepertinya dituduhkan kepada Pak Jokowi. Semua mendapat treatment yang sama, equal di situ," lanjut Hasto.
Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman (tengah)
- ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto
Hasto menegaskan, Jokowi selama ini telah menjaga marwahnya sebagai orang nomor satu di Indonesia. Selama menjabat, Jokowi juga diklaim Hasto tak pernah membawa unsur konflik kepentingan dalam setiap urusannya.
"Pak Jokowi betul-betul menjaga marwahnya sebagai kepala negara dan sebagai pemerintahan. Terbukti pada Pemilu yang lalu PDIP tidak naik 300 persen. Nggak ada manipulasi di PT. Nggak ada upaya rekrutmen dari KPU untuk masuk di dalam pengurus jajaran parpol, nggak ada. Semua equal, treatment, sama," ujar Hasto.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyaksikan langsung pengucapan sumpah ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi (MK) masa jabatan 2023-2028 di Ruang Sidang Pleno Gedung I MK, Jakarta, Senin.
Sidang pleno itu digelar setelah Anwar Usman dan Saldi Isra terpilih sebagai sebagai Ketua dan Wakil Ketua MK periode 2023 hingga 2028.
"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban Ketua Mahkamah Konstitusi dengan sebaik- baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa," demikian sumpah yang diucapkan Anwar Usman sebagai Ketua MK 2023-2028.
Selepas penandatanganan berita acara oleh Anwar, selanjutnya Saldi bergantian mengucap sumpah jabatan Wakil Ketua MK 2023-2028.
"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dengan sebaik- baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa," tutur Saldi.
Keduanya terpilih melalui metode pemungutan suara voting dalam rapat pleno hakim terbuka untuk umum pada Rabu 15 Maret 2023 pekan lalu. Pemilihan Ketua MK 2023-2028 itu diikuti oleh sembilan hakim konstitusi melalui tiga putaran pemungutan suara.
Dalam putaran ketiga pemungutan suara, Anwar memperoleh lima suara mengungguli Arief Hidayat yang mendapatkan empat suara.
Sementara, dalam hasil pemungutan suara Wakil Ketua MK, Saldi dapat lima suara, mengungguli Daniel Yusmic yang dapat tiga suara. Dan, satu hakim konstitusi memutuskan abstain.
Usai dilantik, Anwar Usman menegaskan dirinya berkomitmen bersama Wakil Ketua MK Saldi Isra untuk mengawal konstitusi.
"Itu tekad saya sama Prof Saldi, kami ke depan akan melaksanakan tugas-tugas dan kewajiban konstitutisional kami. Artinya sebagai ketua dan wakil ketua akan mengawal konstitusi sebaik-baiknya," jelas Anwar
Langkah Prabowo Larang Pendukung Demo di MK Dinilai Bisa Jaga Kesejukan Demokrasi
Presiden terpilih Prabowo Subianto mengimbau para pendukung atau simpatisannya untuk mengurungkan aksi di Mahkamah Konstitusi (MK) atau tempat lainnya jelang putusan MK.
