Datangi DPR, Mahasiswa Demo Tolak Perppu Cipta Kerja dan Penundaan Pemilu 2024
- VIVA/M Ali Wafa
VIVA Politik - Ribuan mahasiswa dari sejumlah universitas menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPR, Senin, 20 Maret 2023. Mereka menyuarakan penolakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja dan penundaan Pemilu 2024.
Dalam aksinya, sebagian mahasiswa membawa baliho. Salah satunya baliho besar ditempel di pagar DPR dengan gambar Joko Widodo sedang menutup wajahnya dan tulisan T’OLAK PERPPU CIPTA KERJA dan TOLAK PENUNDAAN PEMILU 2024’.
Ketua Dewan Mahasiswa UIN Jakarta, Muhammad Abid Al Akbar, menyampaikan keberadaan UU Omnibus Law Cipta Kerja merugikan. Kata dia, bukan tidak hanya kaum buruh tapi juga mahasiswa yang nantinya juga akan menjadi pekerja akan dirugikan oleh UU tersebut.
“Semua rakyat dirugikan oleh UU Ciptaker ini. Subtansi dari UU Ciptaker ini hanya menguntungkan oligarki," kata Abid, Selasa, 20 Maret 2023.
Aksi Demo Mahasiswa Depan DPR-RI
- VIVA/M Ali Wafa
Baca Juga: Interupsi di Paripurna, PKS Minta Jokowi Cabut Perppu Cipta Kerja
Sementara, Ketua BEM UI Melki Sedek Huang, menyampaikan ketidakpercayaannya kepada Pemerintah, Legislatif dan Yudikatif karena kebijakan. Selain itu, produk hukum dan keputusan yang dinilainya merugikan rakyat.
“Jadi, yang bisa kita percaya adalah suara lantang untuk terus melawan. Dan, tangan kiri yang dikepal untuk melawan," ujar Melki dalam orasinya.
Melki juga menyinggung agar dalam negara hukum, janganlah memakai hukum untuk melanggengkan kekuasaan. Pun, jangan memakai kekuasaan untuk mengubah hukum seenaknya.
Pun, dari pimpinan mahasiswa yang hadir sepakat mengancam akan menggelar skala besar. Aksi akan terus dilakukan untuk mendesak dicabutnya UU Cipta Kerja dan menolak penundaan Pemilu.
Bukan hanya di Jakarta tapi ancaman demo di berbagai daerah Tanah Air.
DPR Tolak Iuran Pariwisata Dibebankan ke Industri Penerbangan, Tiket Pesawat Bisa Makin Mahal
Anggota Komisi VI DPR RI yang juga Wakil Ketua Umum Indonesia Congress and Convention Association (INCCA) Evita Nursanty menolak rencana pemungutan iuran dana pariwisata.
