Mahfud MD Akui Pemilu Masih Banyak Kecurangan: Sekarang Antar Partai, Bukan Pemerintah
- Tangkapan layar Youtube Kemenko Polhukam
VIVA Politik - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD tak memungkiri jika Pemilu di Indonesia masih ada kecurangan. Namun, dia menganggap kecurangan Pemilu pasca reformasi berbeda dengan sebelum reformasi.
Mahfud menyebut kecurangan saat ini dilakukan antar partai politik, bukan pemerintah. Oleh sebab itu, kata dia, sekarang jika ada kecurangan, hasil Pemilu bisa digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Hal tersebut diungkap Mahfud saat menghadiri acara simposium nasional bertajuk Kedamaian Berbangsa Menuju Pemilu 2024 Tanpa Politisasi Agama yang digelar di Sekolah PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa 21 Maret 2023.
"Apakah ada pemilu curang? Masih banyak. Kalau dulu curang, selesai, kasus ditutup. Sekarang kalau curang bisa bawa ke MK. Sekarang yang curang antar partai bukan pemerintah," ujar Mahfud.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD
- VIVA/Ilham Rahmat
Dia mengatakan, dengan adanya Mahkamah Konstitusi (MK), maka pihak yang terbukti melakukan kecurangan bisa ditindak menurut aturan perundang-undangan yang berlaku. Dia lantas berkelakar jika Indonesia negara hukum, bukan negara hakim.
"Kalau zaman pak Harto yang curang Golkar, TNI dan birokrasi, bersatu menentukan kemenangan. Sekarang ada pemantau independen. Relawan banyak, boleh masuk ke setiap TPS. Asal jangan ganggu orang menghitung. Laporkan kalau ada kecurangan," tutur Mahfud.
"Sekarang ada survei, suku zaman pak Harto nggak ada survei. Karena Golkar pasti menang. Bikin survei Mahfud paling tinggi 98 persen. Mau bayar tukang survei, boleh. Pesan ke pak itu, boleh," lanjut Mahfud.
Maka itu, ia mengajak kepada masyarakat untuk melaksanakan Pemilu dengan sebaik-baiknya. Melaksanakan Pemilu dengan baik, yaitu dengan mendukung seorang calon dengan wajar.
"Mau milih pemimpin lebih baik, ajukan semua. Sekarang yang hebat, orang bisa jadi capres siapapun. Sekarang banyak, siapa yang usulkan? Partai. Kalau dulu ditangkap sama pak Harto," ujar Mahfud.
