Pesan Benny Harman ke Mahfud MD: Jangan Ngalihkan Masalah, Jangan Mencla Mencle
- DPR RI
VIVA Politik - Dugaan transaksi janggal Rp349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memicu friksi antara Menko Polhukam Mahfud MD dengan sejumlah Anggota Komisi III DPR. Salah satunya adalah Anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat Benny Kabur Harman yang siap terima tantangan Mahfud MD untuk datang pada rapat Rabu besok.
Benny Harman menyampaikan demikian karena menanggapi cuitan Mahfud MD yang menantang dirinya agar hadir Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dengan Komite Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Dia menegaskan pasti hadir dalam rapat nanti.
"Oh, saya datang, pasti saya datang. Pasti saya akan tanyakan, saya minta Pak Mahfud tidak boleh ewuh pakewuh karena dia sudah mulai mengungkapkan itu," kata Benny di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta dikutip dari Antara, Selasa, 28 Maret 2023
Benny minta Mahfud agar konsisten buktikan kebenaran omongan soal transaksi mencurigakan Rp349 triliun di Kemenkeu yang diungkap ke publik.
"Jangan dia ngalihkan masalah. Jangan dia mencla-mencle. Istilah saya itu, ya kan. Dan, konsisten," ujarnya.
Pun, dia pertanyakan Mahfud selaku Ketua Komite TPPU yang mengaku tahu dugaan transaksi keuangan mencurigakan ratusan triliun rupiah di Kemenkeu tersebut. Benny ragu Mahfud sudah melapor ke aparat penegak hukum.
"Kami meminta kejelasan, pertama apakah memang itu terjadi. Apakah itu ada atau tidak? Terus kalau ada mengapa selama ini tidak diproses. Padahal, Pak Mahfud itu Ketua Komite TPPU sekaligus Menko Polhukam," lanjut Wakil Ketua Umum Demokrat tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD
- VIVA/Ilham Rahmat
Benny juga heran dengan cara Mahfud mengumumkan hal tersebut ke publik. Ia menyindir alih-alih mengusutnya secara hukum.
Menurut dia, Mahfud punya kewenangan yang memadai dalam menyelesaikan dugaan transaksi mencurigakan di tubuh kementerian.
"Dia dikasih kuasa yang melekat padanya sebagai Menko Polhukam maupun sebagai ketua komite bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah ini. Tapi, dia nggak lakukan malah mengumumkan kepada publik," tuturnya.
Pun, dia mempertanyakan posisi Mahfud yang mengungkap ke publik soal transaksi keuangan mencurigakan di Kemenkeu telah melaporkan dan sepengetahuan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
Maka itu, Benny menilai jika Mahfud tak dapat mempertanggungjawabkan kebenaran dari pernyataannya tersebut maka bisa beri dampak terganggunya stabilitas di Tanah Air.
"Omongan Mahfud, tindakan Mahfud yang kena dampaknya itu adalah presiden. Yang kena dampaknya itu adalah pemerintahan," kata dia.
Meski demikian, Benny menolak dirinya dianggap menantang Mahfud untuk kebenaran terkait pernyataan transaksi keuangan Rp349 triliun di Kemenkeu. Benny mengatakan dirinya hanya ingin klarifikasi terkait kebenarannya.
"Tapi, kalau dia tidak mampu mempertanggungjawabkan apa yang dia omongkan, maka saya menilai, saya menganggap, Pak Mahfud telah bermain politik," kata Benny.
Sebelumnya, Mahfud dalam cuitan di akun Twitternya mengaku siap hadiri rapat dengan Komisi III DPR RI. Rapat itu untuk membahas dugaan transaksi mencurigakan senilai Rp349 triliun di Kemenkeu pada Rabu besok.
"Bismillah, mudah-mudahan Komisi III DPR RI tidak maju mundur lagi mengundang saya, Menkopolhukam/Ketua KNK-PP-TPPU (Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang). Saya sudah siap hadir," cuit Mahfud.
Mahfud pun menyebut dengan nada menantang kepada sejumlah anggota Komisi III DPR seperti Benny Harman, Arteria Dahlan dan Arsul Sani agar hadir dalam rapat. Dia minta agar tiga politikus itu hadir dan jangan pakai alasan absen.
"Saya tantang Saudara Benny K. Harman juga hadir dan tidak beralasan ada tugas lain. Begitu pula Saudara Arteria dan Saudara Arsul Sani. Jangan cari alasan absen," lanjut Mahfud dalam cuitannya. (Ant)
Belum Tentukan Jadi Oposisi atau Gabung Pemerintah, Hanura Lihat Dinamika Politik
Ketua Umum Partai Hanura menyatakan partainya belum menentukan sikap politik untuk menjadi oposisi atau bergabung dengan koalisi pemerintah usai putusan MK.
