- Dok. PKS
VIVA Politik – Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta merombak jajaran pejabat di Ditjen Minerba Kementerian ESDM, menyusul adanya dugaan korupsi di istansi tersebut.
Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS Mulyanto menilai kinerja Ditjen Minerba selama ini kurang memuaskan karena banyak pekerjaan yang terbengkalai hingga saat ini.
"Ditjen Minerba ini perlu dirombak dan ditata-ulang para pejabatnya. Kalau memang Pemerintah serius meningkatkan kinerja pembangunan minerba nasional," kata Mulyanto kepada wartawan, Kamis, 30 Maret 2023.
Ilustrasi Smelter nikel.
- vstory
Mulyanto mengatakan program hilirisasi mineral, baik nikel, bauksit, tembaga, timah, termasuk juga batubara yang nyaring digaungkan Presiden Jokowi bisa hanya tinggal sebatas wacana kalau kondisi dan kinerja aparaturnya seperti itu.
“Contohnya adalah Proyek Gasifikasi batubara menjadi DME untuk substitusi LPG impor, yang diresmikan Presiden Jokowi nyatanya ditinggal investor AS. Proyek strategis nasional ini dapat kan terancam gagal," kata Mulyanto.
Belum lagi, kata Mulyanto, masalah yang masih membelit terkait kinerja manajemen minerba adalah soal penyelesaian masalah tambang ilegal dan para pembekingnya yang diduga adalah aparat.
"Pembentukan Satgas tambang ilegal nyatanya sampai hari ini masih mandeg," ujarnya.
ilustrasi tambang batubara
- BBC News
Selain itu, menurut Mulyanto, pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) terkait DMO batubara juga masih jalan di tempat. Padahal lembaga ini penting agar PLN mendapat jaminan pasokan batubara secara lebih lancar sesuai kuota DMO dan harga DPO.
"Ditambah lagi Dirjen Minerba sekarang ini merangkap PLT Gubernur Babel. Jadi Wajar saja kalau kinerja Ditjen Minerba ini lemah dan sempoyongan, karena memang reformasi birokrasinya tidak mewujud," kata Mulyanto.
Melihat banyaknya tunggakan pekerjaan Ditjen Minerba seperti itu, politikus Partai Dakwah ini meminta Presiden Jokowi segera mengambil sikap tegas.
"Keputusan itu sangat diperlukan agar pengelolaan sumber daya alam Indonesia tidak terbengkalai," ujar Wakil Ketua Fraksi PKS tersebut.
Sinyal PKS Kembali Dukung Edy Rahmayadi di Pilkada Sumatera Utara?
Mantan Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), memiliki komunikasi yang baik. Sehingga, PKS menganggap mantan Pangkostrad sahabat.
