DPR dan Pemerintah Sepakat Ubah UU ITE

ilustrasi naskah UU ITE hasil revisi
Sumber :
  • VIVA.co.id/Agus Tri Haryanto

VIVA Politik – Komisi I DPR RI menyetujui untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), setelah mendengarkan pandangan dari berbagai fraksi.

img_title Komisi III DPR Finalisasi Pembahasan RUU Perampasan Aset

Rencananya, pembahasan tersebut dilanjutkan pada periode Masa Persidangan ke-V agar memuat materi-materi yang lebih komprehensif dan kontekstual.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

img_title Awal Mula Muncul Petisi Minta Ijazah Seluruh Anggota DPR Dibuka ke Publik, Apa Pemicunya?

Demikian disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari saat mewakili komisinya untuk menyetujui perubahan UU ITE dalam rapat kerja dengan pemerintah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 10 April 2023. 

Abdul Kharis juga turut menyampaikan sejumlah Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang akan dibahas mendatang.

img_title Bakal Dibawa ke Paripurna, Ini 10 Poin Pembahasan dalam RUU Perampasan Aset

“Kami sampaikan bahwa jumlah DIM RUU sebanyak 38 DIM yang terdiri dari atas usulan yang bersifat tetap 7 DIM, usulan perubahan redaksional 7 DIM, dan usulan perubahan substansi 24 DIM. Selain itu, terdapat 16 DIM RUU usulan baru dari fraksi serta DIM Penjelasan sebanyak 26 DIM,” kata Politikus PKS itu.

Rapat kerja dihadiri juga oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) dan Kementerian Hukum dan HAM (KemenkumHAM). Dikatakan, pemerintah telah membentuk Panja guna membahas perubahan UU ITE. 

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny G. Plate, mewakili pemerintah, menyatakan siap menindaklanjuti setiap masukan yang disampaikan. Panja, kata dia, akan dipimpin oleh Ditjen APTIKA Kominfo dan Ditjen Peraturan Perundangan KemenkumHAM. Selama pembahasan juga turut melibatkan Tim Siber Polri.

“Pemerintah siap untuk menindaklanjuti sampai dengan selesainya pembahasan penetapan revisi Undang-Undang ITE ini dengan cepat. Melalui Keputusan Menkominfo Nomor 120 tahun 2023, Pemerintah telah membentuk Panja Pemerintah dalam pembahasan yang dimaksud. Secara umum, (perubahan) UU ITE akan memuat dua materi pokok yakni penyelenggaraan sistem transaksi elektronik dan pengaturan tentang cybercrimeyang merujuk pada Budapest Convention on Cybercrime serta memperbaharui ketentuan hukum pidana dengan memberikan konteks ruang siber pada ketentuan hukum pidana,” kata Johnny. 

Forum Capaian Kinerja Dua Tahun Kemendagri

Kemendagri Dorong Pemda Optimalkan Publikasi Capaian Kinerja Pemerintah hingga ke Masyarakat

Kemendagri mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk mengoptimalkan penyebarluasan informasi capaian kinerja dua tahun pemerintahan kepada masyarakat.

img_title
VIVA.co.id
18 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut