Dukung Luhut, Cak Imin: Risikonya Terlalu Besar Kalau APBN Kita Tersandera
- Twitter @cakimiNOW
VIVA Politik - Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mendukung sikap Menko Luhut Binsar Panjaitan terkait investasi Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Luhut menolak permintaan Cina yang ingin menjadikan APBN sebagai jaminan utang proyek investasi KCJB.
Menurut Cak Imin, sikap Luhut sudah benar karena jika APBN jadi penjamin akan berisiko besar dan dikhawatirkan akan membuat RI tersandera.
"Saya kira bagus (keputusan Luhut menolak permintaan Cina jadikan APBN sebagai penjamin utang KCJB). Risikonya terlalu besar kalau sampai APBN kita tersandera," kata Cak Imin, dalam keterangannya, Jumat, 14 April 2023.
Pun, Cak Imin mengingatkan agar pemerintah mesti lebih tegas. Ketegasan itu menurunya dengan bisa memastikan proyek KCJB benar-benar business to business (B2B). Dengan demikian, jangan sampai tak membebani APBN sama sekali.
"Yang perlu dipastikan itu proyek KCJB seharusnya B2B, saya kira cukup lah dana PMN disuntikkan. Jangan lagi bebani APBN lagi sebagai penjamin investasi," tutur Wakil Ketua DPR RI tersebut.
Baca Juga: China Minta APBN Jadi Jaminan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Luhut Menolak
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
- VIVA/Maha Liarosh (Bali)
Dia menambahkan, jika APBN dipakai sebagai penjamin utang proyek KCJB maka fiskal akan terbebani. Kondisi itu dikhawatirkan membutuhkan puluhan tahun untuk membayar beban utang proyek itu.
"Padahal kita tahu masih banyak diperlukan investasi. Proyek-proyek besar di daerah-daerah yang saat ini masih berjalan. Jadi pada intinya hindari betul APBN kita jadi jaminan utang, jangan sampai tersandra," ujarnya.
Sebelumnya, pihak Cina bersikeras meminta APBN bisa dijadikan sebagai penjamin pinjaman utang proyek KCJB. Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan kabar tersebut.
Namun, Luhut mengatakan pemerintah RI sulit menyepakati usulan China tersebut. Dia merekomendasikan agar penjaminan dilakukan melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).
"Mereka maunya (penjaminan) dari APBN. Tapi kita jelaskan prosedurnya akan panjang. Kami dorong melalui PT PII karena ini struktur yang baru dibuat pemerintah Indonesia sejak 2018," kata Luhut, dikutip Jumat, 14 April 2023.
