Gagas Bentuk Mahkamah Etik Nasional, Dewan Etik Golkar: Penting untuk Politisi dan Parpol
- Istimewa
VIVA Politik - Dewan Etik Partai Golkar punya gagasan dengan menginisiasi pembentukan Mahkamah Etik Nasional. Alasannya, dengan Mahkamah Etik Nasional akan jadi kode etik penting untuk politisi dan partai politik.
Ketua Dewan Etik Partai Golkar, Mohammad Hatta menjelaskan pihaknya mendorong dilakukannya 'Konvensi Nasional Eti' merujuk Pancasila, UUD 1945, dan TAP MPR No: Vi/MPR/2001 tentang etika kehidupan berbangsa.
Dia menambahkan hal itu juga sebagai bentuk perwujudan dari tugas dan fungsi Dewan Etik DPP Partai Golkar. Ia bilang demikian karena tertuang dalan Anggaran Rumah Tangga DPP Partai Golkar bab XIV, Pasal 38 dan BAB XV Pasal 33 yang mengatur penyempurnaan peraturan kode etik.
"Yaitu menyusun dan menyempurnakan peraturan kode etik dan pakta integritas partai, menegakkan kode etik dan pakta integritas partai di kalangan fungsionaris, kader dan anggota partai," kata Hatta, dalam keterangannya, Sabtu, 20 Mei 2023.
Pun, dia menyampaikan untuk mendukung perwujudan kode etik politisi dan kader partai, sudah memberikan rekomendasi kepada DPP. Rekomendasi itu terkait penugasan kader berdasarkan Prestasi, Dedikasi, Disiplin, Loyalitas dan Tidak Tercela (PD2LT).
"PD2LT adalah rekam jejak anggota Partai Golkar mengenai prestasi dan dedikasi kepada partai maupun di dunia profesi yang ditekuninya," tuturnya.
Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Dewan Etik Partai Golkar.
- Istimewa
Bagi dia, dengan PD2LT maka kader akan memiliki loyalitas dalam menjalankan AD/ART partai. Begitupun patuh terhadap ikrar Panca Bhakti, doktrin, peraturan organisasi maupun kebijakan partai. "Dan tidak tercela dalam berperilaku," jelasnya.
Lebih lanjut, dia mengupayakan penegakan kode etik dan pakta integritas di kalangan pengurus DPP Golkar. Selain itu, terhadap fungsionaris/kader yang bertugas sebagai pejabat publik di lingkungan eksekutif seperti menteri, kepala daerah, pimpinan lembaga negara.
"Di lingkungan legislatif tingkat pusat dan daerah dan anggota Partai Golkar. Kode etik tersebut sangat penting," ujar Hatta.
Kemudian, ia berharap dengan Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Dewan Etik Golkar bisa menghasilkan tatanan dan prosedural etik yang jelas. Lalu, bisa adil dan terukur sebagai instrumen/ mekanisme penegakan etik pada kelembagaan partai politik.
"Dalam rangka melengkapi kode etik Partai Golkar sebagaimana diamanahkan pada Munas X Partai Golkar tahun 2019," jelasnya.
Adapun FGD yang sebelumnya digelar Dewan Etik Golkar dihadiri eks ketua Mahkamah Konstitusi (MK) RI, Prof. Jimly Asshiddiqqie. Selain itu, hadir pula Tim Sekretariat Dewan Etik Golkar dan Pengurus DPP Dewan Etik Partai Golkar.
Saat di FGD, Jimly juga mendorong terbentuknya Mahkamah Etik Nasional yang digagas Dewan Etik Partai Golkar. Dia mengaku menerima 'nota kesepahaman atau Mou' berupa gagasan Mahkamah Konstitusi Nasional sebagai upaya penataan kembali sistem kenegaraan dan kebangsaan.
"Berdasarkan Pancasila dan Undang-undang 1945, setelah 25 tahun reformasi banyak hal yang perlu kita evaluasi ulang dan hal-hal baru yang akan kita hadapi ke depan," tutur Jimly.
