Tanggapi BEM UI soal Jokowi Milik Parpol, Waketum Garuda: Sesuatu yang Keliru
- ANTARA FOTO
VIVA Politik - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) melempar kritik bahwa Presiden Jokowi milik parpol bukan milik rakyat. Kritik itu ditanggapi pendukung pemerintah seperti elite Partai Garuda.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Garuda Teddy Gusnadi menyayangkan kritik BEM UI yang menyebut Jokowi lebih mementingkan aspirasi parpol bukan rakyat.
"Sangat disayangkan, BEM UI sama sekali tidak memiliki pengetahuan akan pernyataannya itu. Maka berdasarkan perintah UU Partai Politik, kami wajib memberikan pendidikan politik, meluruskan sesuatu yang keliru," kata Teddy, dalam keterangannya, Selasa, 23 Mei 2023.
Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi
- Istimewa
Dia pun menjelaskan pertama, aspirasi rakyat itu diwakilkan melalui partai politik. Kata dia, yang bisa buktikan mewakili rakyat dan bisa klaim secara hukum, hanya partai politik.
"Selain itu tidak bisa, termasuk BEM UI. Pemilu Legislatif itu adalah ajang rakyat menitipkan suaranya ke partai politik," jelas Teddy.
Lalu, dia menyinggung yang kedua yaitu calon presiden atau capres ditentukan partai politik sebagai perwakilan rakyat. Dia bilang, setelah ada capres yang ditentukan oleh parpol, rakyat tinggal memilih satu dari beberapa calon yang ditentukan parpol.
"Jadi yang menentukan calon itu partai politik, bukan yang lainnya," ujar Teddy.
Kemudian, menurut dia, yang ketiga yakni Presiden itu bersumpah dihadapan MPR atau DPR yang notabene adalah partai politik. Pun, dia menegaskan Presiden juga bisa diberhentikan di tengah masa jabatannya hanya oleh MPR atas usul DPR yang notabene keduanya adalah partai politik.
"Keempat, berdasarkan sumpah Presiden, Presiden itu memegang teguh UUD dan menjalankan segala UU dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa," tuturnya.
Dia mengatakan tak ada dalam sumpah Presiden, itu dia milik siapa. Maka, Teddy merasa heran saat BEM UI menuduh dan mempertanyakan Jokowi milik rakyat atau partai politik. Bagi Teddy, kritikan itu sangat miskin literasi dan pengetahuan.
"Karena Jokowi bukan milik siapapun. Tapi, Jokowi memegang amanat UUD dan menjalankan UU, jadi tidak ada milik-milikan. Semoga hal ini bisa menambah pengetahuan dan juga bisa meluruskan sesuatu yang keliru," ujarnya.
