Pentolan Projo Cerita Jokowi Ogah Restui Gibran Jadi Cawapres Prabowo
- istimewa.
VIVA Politik – Ketua Relawan Pro Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi mengatakan pihaknya belum mendapatkan bisikan soal mendukung Prabowo Subianto di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang dari Presiden Jokowi.
"Kita nggak pakai ilmu tafsir, kita pakai frekuensi dan gelombang, bukan pakai tafsiran. Selama Pak Jokowi belum bisik ke saya (soal dukung Prabowo), saya enggak," ucap Budi Arie kepada wartawan di Kantor DPP Projo, Jakarta Selatan, Kamis, 25 Mei 2023.
Budi menegaskan Presiden Jokowi masih menjalin hubungan baik dengan semua kandidat yang berpotensi maju dalam Pilpres 2024, yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan.
Projo juga menyebut Presiden Jokowi tidak sepakat wacana yang menyebut duet Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming Raka maju Pilpres 2024. Alasan Jokowi tak sepakat jika Gibran harus maju dalam Pilpres 2024, lantaran baru 2 tahun menjabat sebagai Wali Kota Solo.
"Pak Jokowi bicara sama saya. Pak Jokowi saya tanya 'ini ada wacana Pak Prabowo-Gibran'. Terus Jokowi bilang 'jangan lah Mas Gibran baru 2 tahun jadi wali kota'," katanya.
Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi (kanan).
- ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Sebelumnya, isu mencuat bahwa Gibran dikaitkan dengan Prabowo setelah pertemuan belum lama ini di Solo, Jawa Tengah. Muncul spekulasi Prabowo mendekati Gibran untuk diproyeksikan sebagai cawapres di 2024.
Adapun, Projo berencana bakal menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas). Ini dilakukan guna menentukan bakal calon presiden (capres) dan bakal calon wakil presiden (cawapres) yang akan didukung pada Pilpres 2024 nanti. Rakernas itu rencananya akan digelar pada September atau Oktober 2023.
"Melalui Rakernas Projo akan menentukan nama capres dan cawapres yang akan kita dukung pada Pilpres 2024 ke depan," ujar Budi Arie di kantor DPP Projo, Jakarta Selatan, Kamis 25 Mei 2023.
Sebelum digelarnya Rakernas, Budi Arie yang juga saat ini menjadi Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 itu, Projo memulai untuk konsolidasi bersama sejumlah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Projo di Tanah Air.
"Jadi bagaimana langkah lanjutan kerucut dalam melakukan konsolidasi sebagai tindak lanjut hasil musyawarah rakyat Indonesia. Konsolidasi tersebut menjadi kebutuhan dalam menghadapi dinamika politik menjelang Pilpres 2024," kata dia.
