Jokowi Cawe-cawe Pemilu, Demokrat Sindir Angka Kemiskinan-Pengangguran Masih Tinggi
- Dok. Istimewa
VIVA Politik – Elite Partai Demokrat mengingatkan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) lebih baik fokus dengan tugasnya. Salah satunya terkait persoalan kemiskinan yang perlu ditekan.
Jokowi diingatkan bukan malah justru ikut cawe-cawe terhadap penyelenggaraan pemilu 2024.
Demikian disampaikan Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, Selasa, 30 Mei 2023.
Dia menjelaskan, presiden cawe-cawe itu punya makna melakukan sesuatu yang di luar wewenang dan tanggungjawabnya.
“Jangan ngeleslah kalau cawe-cawe itu memastikan Pemilu serentak 2024 berlangsung dengan demokratis, jujur, dan adil. Itu bukan cawe-cawe. Itu memang tugas utama beliau," kata Herzaky, dalam keterangannya, Selasa, 30 Mei 2023.
Presiden Jokowi di Acara Puncak Musra Indonesia
- Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden
Menurut dia, mestinya Jokowi menyampaikan akan fokus dengan tugas dan tanggungjawab utamanya. "Bukan malah menyampaikan saya akan cawe-cawe demi kepentingan negara," jelas Herzaky.
Herzaky menyampaikan, masyarakat memang sangat menginginkan Presiden fokus pada apa yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya. Ia bilang banyak pekerjaan rumah yang menanti Jokowi selaku kepala negara.
“Angka kemiskinan masih tinggi, pengangguran juga tinggi, pendapatan per kapita juga tak banyak peningkatan dibandingkan era SBY, sudah begitu biaya hidup tinggi dan harga-harga bahan pokok terus melonjak,” kata Herzaky.
Maka itu, ia meminta Jokowi tetap fokus saja bekerja untuk rakyat di sisa masa kepemimpinannya. Harapannya agar bisa meninggalkan hal baik untuk penerusnya.
“Tugas dan tanggung jawab utama Presiden Jokowi terkait kepemimpinan nasional itu memastikan pemilu berjalan dengan demokratis, jujur dan adil, tanpa intervensi, intimidasi, dan kecurangan,” kata Herzaky.
Menurutnya, hal itu yang jadi legacy dan mesti Jokowi tinggalkan. Dia bilang demikian agar bisa dikenang baik sebagaimana Presiden Megawati Soekarnoputri di 2004 dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di 2009 serta 2014, yang diklaimnya sukses melaksanakan pemilu secara demokratis, jujur, dan adil.
“Bukan malah memastikan siapa yang bisa ikut dalam kontestasi dan siapa yang seharusnya menang dalam kontestasi Pilpres 2024. Itu adalah hak rakyat, bukan hak seorang presiden," jelas Herzaky.
"Punya aspirasi boleh, tapi tak seharusnya cawe-cawe dengan menggunakan segala infrastuktur kekuasaan yang dimiliki selaku Presiden," tutur Herzaky.
Herzaky menambahkan, kalau Presiden Jokowi menyampaikan patut cawe-cawe, wajar publik mencurigai pembiaran Jokowi terhadap tindakan 'begal' yang diduga dilakukan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko terhadap Partai Demokrat.
“Jangan salahkan jika publik menilai tak heran beliau membiarkan Moeldoko tetap jadi KSP padahal berupaya begal Demokrat demi Anies gagal berlayar ke Pilpres 2024," ujarnya.
