Gerindra Soroti Potensi Kekacauan Politik Jika MK Ubah Sistem Pemilu 2024

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman
Sumber :
  • tvOne/Syiva Aulia

VIVA Politik – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman menyoroti potensi kekacauan di Pemilu 2024 apabila Mahkamah Konstitusi (MK) mengembalikan sistem pemilu menjadi proporsional tertutup alias hanya mencoblos partai saja. Apalagi, proses pemilu 2024, terutama proses pemilihan legislatif sudah berjalan saat ini.

Mahfud MD: MK Tak Berwenang Ubah Batas Usia Capres-Cawapres

"Tiba-tiba berubah menjadi tertutup, kami khawatirkan, jangan sampai terjadi kekacauan politik, baik itu di tingkat pusat, provinsi, atau Kabupaten/Kota," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 30 Mei 2023. 

Gedung Mahkamah Konstitusi (MK).

Gedung Mahkamah Konstitusi (MK).

Photo :
  • vstory
Prabowo Diyakini Tingkatkan Posisi RI di Kancah Internasional

Habiburokhman mendorong MK untuk mendengarkan aspirasi dari berbagai pihak dalam putusannya. Terlebih, delapan parpol di Parlemen menolak sistem pemilu kembali lagi berubah dari proporsional terbuka menjadi tertutup.

"Kalau MK memutus proporsional tertutup di 2024 pasti ada masalah sangat besar. Semua partai politik, bahkan KPU sudah menyiapkan administrasinya dalam konteks sistem proporsional terbuka," imbuhnya.

Prabowo Dinilai Masih Dominan di Jabar, Elektabilitas Tertinggi

Sebelumnya, mantan Wamenkumham yang juga Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana mengaku mendapat informasi kalau MK akan memutuskan gugatan Nomor 114/PPU/XX/2022 terkait sistem pemilu dengan putusan proporsional tertutup.

"Pagi ini saya mendapatkan informasi penting. MK akan memutuskan pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup, kembali memilih tanda gambar partai saja," ujat Denny dalam akun Instagram pribadinya @dennyindryana99.

Mantan Wamenkumham Denny Indrayana

Mantan Wamenkumham Denny Indrayana

Photo :
  • ANTARA/Maria Cicilia Galuh

Denny menjelaskan kebijakan itu diambil setelah adanya dissenting opinion atau perbedaan pendapat dalam menjatuhkan putusan antara hakim MK.

Namun dalam hal ini Denny Indrayana sama sekali tidak membuka identitas sosok yang memberikannya informasi tersebut. Ia hanya memastikan sumbernya kredibel.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya