Denny: Jokowi Seharusnya Tidak Biarkan Demokrat Dikuyo-kuyo Kepala Stafnya Sendiri
- ANTARA FOTO/Galih Pradipta
VIVA Politik – Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana mengatakan, seharusnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak berpihak dalam Pilpres 2024. Menurut Denny, Jokowi selaku kepala negara mestinya hanya memainkan peran sebagai wasit.
"Akhirnya, Presiden Jokowi terus terang mengakui. Beliau cawe-cawe, tidak akan netral, dalam Pilpres 2024," kata Denny dalam keterangannya, Rabu, 31 Mei 2023.
Denny menyampaikan, pesta demokrasi 2024 harus dibiarkan berjalan adil untuk semua kesebelasan. Ia menyindir Jokowi yang diibaratkan sebagai wasit, mestinya tak mendukung tim Ganjar maupaun Prabowo Subianto, seraya berusaha mendiskualifikasi tim Anies Baswedan.
Dia menegaskan, jika Presiden yang tak netral, maka akan melanggar amanat konstitusi untuk menjaga pemilu yang jujur dan adil. Menurutnya, cawe-cawe Presiden Jokowi yang nyata adalah saat membiarkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko berupaya ‘mencopet’ Partai Demokrat.
"Saya meminjam istilah copet dari Romahurmuziy PPP. Saya berpendapat, Jokowi seharusnya tidak membiarkan Partai Demokrat dikuyo-kuyo Kepala Stafnya sendiri," ujar pakar hukum tata negara tersebut.
Presiden Jokowi di Acara Puncak Musra Indonesia
- Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden
Lebih lanjut, dia bilang, tak bisa dianggap Jokowi tidak tahu. Sebab, ia menyinggung ada anak buah melakukan kesalahan maka Presiden bukan hanya harus marah, tapi wajar bila memecat Moeldoko.
"Jokowi tidak bisa mengatakan pencopetan partai sebagai hak politik Moeldoko. Mencopet partai
yang sah adalah kejahatan," kata Denny.
Apalagi, dia mendapat informasi, upaya hukum peninjauan kembali (PK) kubu Moeldoko sudah diatur siasat menangnya. Dia menuding, perkara tersebut akan ditukar guling dengan dugaan korupsi yang menjerat petinggi MA.
"Ada sobat advokat yang dihubungi para tersangka korupsi yang sedang berkasus di KPK. Para terduga mafia kasus di MA tersebut mengatakan, mereka dijanjikan dibantu kasusnya dengan syarat, memenangkan PK Moeldoko di MA," jelas Denny.
Denny pun menduga dengan tidak ditahannya Sekretaris MA Hasbi Hasan adalah indikasi kuat. Ia menduga ada upaya pengaturan tukar guling perkaranya di KPK, dengan pemenangan PK Moeldoko di MA.
Denny lantas menilai, cawe-cawe Jokowi lewat tangan Moeldoko yang diduga mengambil Partai Demokrat, adalah kejahatan yang seharusnya membuka pintu mundurnya presiden.
Dia mencontohkan, di Amerika Serikat Presiden Richard Nixon harus mundur untuk menghindari proses impeachment, karena skandal watergate. Kasus itu mencuat saat kantor Partai Demokrat Amerika dibobol untuk memasang alat sadap di masa kampanye.
